AZ-ZAHRA, RABE'AH and Supriatna, Dadang (2025) KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH DP3AP2KB DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.pdf Download (307kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): Violence against women is a global issue that continues to increase, including in rural areas such as Sambas Regency, West Kalimantan Province. The forms of violence that occur are very diverse, such as domestic violence, sexual harassment, and economic exploitation. Although various national regulations have been issued, such as the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Domestic Violence Law, as well as Regional Regulation Number 2 of 2022 in Sambas Regency, cases of violence against women continue to occur. One of the main challenges is the weak coordination between institutions in preventing and handling violence, as well as the strong patriarchal culture that influences the success of interventions. Purpose : This study aims to examine the effectiveness of coordination carried out by the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) in efforts to prevent and overcome violence against women in Sambas Regency. Method: This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews with informants from DP3AP2KB, UPTD PPA, police, PKK, and victims of violence. Data were analyzed thematically using a triangulation approach to ensure the validity of the information. Results: The results of the study indicate that the coordination carried out by DP3AP2KB has been quite effective through socialization activities, victim assistance, integrated services, and the formation of cross-sector coordination forums. However, there are still obstacles such as difficulties in contacting perpetrators, limited time and energy for assistants, and the influence of patriarchal culture that slows down the process of recovery and justice for victims. Conclusion: Optimizing cross-sector coordination by DP3AP2KB is key in efforts to create a responsive and equitable protection system for women victims of violence. Strengthening institutional capacity, increasing community understanding, and synergy between stakeholders are needed to create a safe and supportive environment for women. Keywords: Violence against Women, DP3AP2KB Sambas Regency, Women's Protection ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang terus meningkat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Meskipun berbagai regulasi nasional telah diterbitkan, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Sambas, kasus kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, serta kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi keberhasilan intervensi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan dari DP3AP2KB, UPTD PPA, kepolisian, PKK, serta korban kekerasan. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan triangulasi untuk menjamin keabsahan informasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan DP3AP2KB telah berjalan cukup efektif melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan korban, pelayanan terpadu, dan pembentukan forum koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti kesulitan dalam menghubungi pelaku, keterbatasan waktu dan tenaga pendamping, serta pengaruh budaya patriarki yang memperlambat proses pemulihan dan keadilan bagi korban. Kesimpulan: Optimalisasi koordinasi lintas sektor oleh DP3AP2KB merupakan kunci dalam upaya menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan berkeadilan bagi perempuan korban kekerasan. Diperlukan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan pemahaman masyarakat, dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan. Kata Kunci: Kekerasan terhadap Perempuan, DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Perlindungan Perempuan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 26 May 2025 06:01 |
| Last Modified: | 26 May 2025 06:01 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21920 |
Actions (login required)
 |
View Item |
