WATERIRI, ALBERT GUNAWAN and Raharjanto, Tri (2025) POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAJAN DALAM NEGERI.
|
Text
32.1037_ALberth Gunawan Wateriri_Repository.pdf Download (526kB) | Preview |
|
|
Text
32.1037_ALberth Gunawan Wateriri_Repository.pdf Download (526kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi di Papua politik identitas menjadi faktor utama yang meningkatkan potensi konflik, terutama terkait perbedaan agama, etnis, dan penyebaran hoaks di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana politik identitas dalam proses pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen Apa saja faktor-faktor yang mendorong politik identitas dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Teori utama yang digunakan adalah teori politik identitas dari Pierre Van Den Berghe yang mencakup tiga pendekatan: primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme. Penelitian ini melibatkan 38 informan dari berbagai kalangan, termasuk penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pemilih di wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran sentral dalam proses Pilkada 2024, khususnya pada dukungan terhadap pasangan calon dari suku Berbai dan Toraja yang menang dengan perolehan 57,94% suara. Praktik politik identitas terlihat dalam strategi kampanye berbasis etnis dan agama, serta dalam penyusunan koalisi strategis antar kelompok suku dan komunitas keagamaan. Di sisi lain, politik identitas juga menciptakan politik di beberapa distrik rawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun politik identitas dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun penggunaannya yang berlebihan dapat mengancam kohesi sosial dan melemahkan demokrasi substansial. Oleh karena itu, disarankan agar pendidikan politik diperkuat, peran lembaga adat dan tokoh agama dioptimalkan, serta partai politik didorong untuk lebih fokus pada isu substantif daripada eksploitasi simbolik identitas. Kata Kunci: Pilkada Serentak,Politik Identitas, Etnisitas Papua ABSTRACT The Yapen Islands Regency is recorded as one of the regions with the highest electoral vulnerability in Papua, where identity politics has become a major factor increasing the potential for conflict, particularly related to religious, ethnic differences, and the spread of hoaxes on social media. This study aims to explore the role of identity politics in the 2024 simultaneous local elections in Yapen Islands Regency and identify the factors driving identity politics in the election. The research utilizes a qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, document studies, and direct observations. The primary theory employed is Pierre van den Berghe's theory of identity politics, which includes three approaches: primordialism, constructionism, and instrumentalism. This study involved 38 informants from various groups, including election organizers, traditional leaders, religious leaders, and voters from strategic areas in Yapen Islands Regency. The results of the study indicate that identity politics plays a central role in the 2024 Pilkada process, particularly in support for the candidates from the Berbai and Toraja ethnic groups who won with 57.94% of the vote. Practices of identity politics are evident in campaigns based on ethnicity and religion, as well as in the formation of strategic coalitions between ethnic and religious communities. On the other hand, identity politics has also created political tensions in several vulnerable districts. The study concludes that although identity politics can enhance a candidate's electability, its excessive use could threaten social cohesion and undermine substantial democracy. Therefore, it is recommended that political education be strengthened, the role of traditional leaders and religious figures be optimized, and political parties be encouraged to focus more on substantive issues rather than symbolic exploitation of identity. Keywords: Regional Elections,Identity Politics,Ethnicity, Papua
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 27 May 2025 07:54 |
| Last Modified: | 27 May 2025 07:54 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21914 |
Actions (login required)
 |
View Item |
