IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMINFO DI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

Veronica, Nadya and Thahir, Baharuddin (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMINFO DI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Preview

Text REPOSITORY NADYA VERONICA.pdf Download (350kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Public information disclosure is a fundamental obligation of the government to ensure transparency and accountability. The implementation of public information disclosure policy in Pati Regency, managed through the Information and Documentation Management Officer (PPID), still faces challenges, such as limited human and technological resources and low public awareness. Based on empirical findings, the quality of policy implementation remains suboptimal in terms of access and public engagement. Purpose: This research aims to analyze the implementation of the public information disclosure policy through PPID at the Department of Communication and Informatics of Pati Regency and what are the supporting and inhibiting factors of the policy implementation. Method: This research applies a descriptive qualitative method using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Result: The findings reveal that although the implementation has been carried out according to regulations, it is hindered by insufficient technological infrastructure, limited staff capacity, and a lack of public understanding of PPID's role. However, support from local government in terms of regulations and funding plays a key role in supporting successful implementation. Conclusion: To improve implementation, it is necessary to strengthen human resource capacity, expand the use of digital platforms, and enhance public outreach through innovative and engaging information dissemination methods. This research is expected to serve as a reference for developing a more effective and participatory information service system. Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, PPID ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dasar pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan temuan empiris, kualitas implementasi kebijakan ini belum optimal terutama dalam hal aksesibilitas dan partisipasi publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dengan teknik purposive sampling dan incidental sampling. Informan utama terdiri dari 6 informan, yang terdiri dari Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional, Pranata Humas, Pelaksana PPID di Diskominfo, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas staf yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran PPID. Meskipun demikian, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan pendanaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan penggunaan platform digital, serta peningkatan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi yang lebih efektif dan partisipatif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, PPID

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JS Local government Municipal government T Technology > T Technology (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	14 Jul 2025 00:41
Last Modified:	14 Jul 2025 00:41
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21870

Actions (login required)

View Item