Syafaat, Muhammad Fuad and Utama, Lalu Satria (2025) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
repository_Fuad[1][1].pdf Download (380kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (Gap): Smoking behavior, which still occurs frequently in public spaces, poses a potential health risk to both active and passive smokers. Despite the existence of regulations to reduce smoking prevalence, many people continue to smoke in public areas, further deteriorating public health. Purpose: This study aims to analyze enforcing Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Smoke-Free Areas in Pangkajene and Kepulauan Regency and to identify the obstacles encountered during its implementation. Method: This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, based on Soerjono Soekanto’s law enforcement theory, which includes five key factors: the law itself, law enforcement officers, facilities, society, and culture. The informants in this study include Satpol PP, the Health Office, business owners, school principals, and local communities. Results/Findings: Enforcement of the Smoke-Free Area regulation in Pangkajene and Kepulauan Regency has not been maximized. The main challenges identified include the lack of PPNS personnel, limited facilities such as warning signs, and low public legal awareness. However, efforts to improve coordination between agencies and ongoing socialization are showing positive results. Conclusion: Enforcement of Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Smoke-Free Areas faces challenges, particularly in human resources and facilities. Strengthening inter-agency coordination and raising public awareness are crucial for the successful implementation of this policy. Keywords: Law enforcement, Smoke-Free Areas, Regional Regulation, Civil Service Police Unit. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perilaku merokok yang masih banyak terjadi di ruang publik berpotensi membahayakan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Meskipun sudah ada peraturan untuk mengurangi prevalensi merokok, banyak masyarakat yang tetap merokok di tempat umum, sehingga memperburuk kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Informan penelitian terdiri dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, pemilik usaha, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Hasil/Temuan: Penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum maksimal. Kendala utama yang ditemukan adalah ketiadaan personil PPNS, terbatasnya fasilitas seperti papan peringatan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, upaya koordinasi antar instansi dan sosialisasi yang berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Kesimpulan: Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok menghadapi kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas. Penguatan koordinasi instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kata Kunci : Penegakan hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong praja
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 15 Jul 2025 06:49 |
| Last Modified: | 15 Jul 2025 06:49 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21854 |
Actions (login required)
 |
View Item |
