Alfian, Daniel and Diantoro, M.Si, Dr. H. Suhajar (2025) PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
|
Text
32.0272_Daniel Alfian_repoistory (2).pdf Download (304kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): In Central Lampung Regency, the existence of karaoke entertainment venues often causes problems due to the rampant violations, such as operating without a permit, violating operating hours, and illegal practices such as providing alcoholic beverages and the presence of female entertainers. This condition has caused public unrest and demands strict law enforcement from the local government, especially through the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Research on the regulation of karaoke entertainment venues by Satpol PP in Central Lampung Regency is still relatively minimal, especially in the context of the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Public Order and Public Order and Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Entertainment Businesses. There has been no scientific study that in-depth analyzes the effectiveness of enforcing these regulations or the role of the community in supporting the regulation process. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the regulation of karaoke entertainment venues by the Civil Service Police Unit in Central Lampung Regency, Lampung Province. Method: The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including Satpol PP, entertainment venue managers, and the surrounding community. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results: The results of the study indicate that the control was carried out based on the Regional Regulation of Central Lampung Regency Number 16 of 2018 concerning Public Order and Public Order and Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Implementation of Entertainment Business Permits. The control stages include planning, implementation, and reporting. The inhibiting factors identified were limited human resources, minimal facilities and infrastructure, and low legal awareness of business actors. On the other hand, supporting factors include adequate regulatory support and synergy between related agencies such as the police and other technical services. Conclusion: To increase the effectiveness of control, it is necessary to optimize cross-sector coordination, strengthen the socialization of regulations to business actors and the community, and strengthen the institutional capacity of Satpol PP as the front line in maintaining public order and public order in Central Lampung Regency. Keywords: Order, Karaoke, Satpol PP, Public Order, Regional Regulations ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Di Kabupaten Lampung Tengah, keberadaan tempat hiburan karaoke kerap menimbulkan persoalan karena maraknya pelanggaran, seperti operasional tanpa izin, pelanggaran jam operasional, serta praktik ilegal seperti penyediaan minuman keras dan kehadiran wanita penghibur. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian mengenai penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong minim, terutama dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Usaha Hiburan. Belum terdapat kajian ilmiah yang secara mendalam menganalisis efektivitas penegakan peraturan tersebut maupun peran serta masyarakat dalam mendukung proses penertiban. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Metode: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi pihak Satpol PP, pengelola tempat hiburan, serta masyarakat sekitar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan. Tahapan penertiban meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Faktor penghambat yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Di sisi lain, faktor pendukung meliputi dukungan regulasi yang memadai serta sinergi antarinstansi terkait seperti kepolisian dan dinas teknis lainnya. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan sosialisasi aturan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Kata Kunci: Penertiban, Karaoke, Satpol PP, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:15 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:15 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21653 |
Actions (login required)
 |
View Item |
