Sirait, Eliata Trifena Parsaulian and Eviany, Eva (2025) PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG.pdf Download (473kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The installation of advertisements in public spaces is one of the sources of Regional Original Income (PAD) as well as part of urban planning that must be strictly monitored. The West Lampung Regency Government has set regulations related to advertising permits and tax payments, and has given authority to the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to supervise and control violations that occur. However, in practice in Balik Bukit District, there are still many advertisements that do not have official permits and do not fulfill tax obligations, which ultimately has the potential to harm the region financially and disrupt the order of urban planning which can damage the aesthetics of the environment. Purpose: The purpose of this study was to analyze the supervision of advertising installation by the Civil Service Police Unit in Balik Bukit District, West Lampung Regency. Method: : This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Information was collected through in-depth interviews with representatives from Satpol PP, Bapenda, DMPTSP and the surrounding community as well as the advertising organizer community. Interview data were analyzed thematically and confirmed by triangulation of observation and documentation data. Result: This study found that supervision of advertising installation by Satpol PP in Balik Bukit District has been carried out, but is not optimal. This is evidenced by data from Satpol PP in 2022–2024 which shows an increase in the number of findings of advertising violations, which occurred due to the absence of advertising installation permits and violations of installation locations. Supervision is still reactive and not yet based on integrated data from DPMPTSP, so that control only relies on patrols and public reports. Corrective actions such as removing advertisements and giving warnings have been carried out, but are not yet systematic due to limited operational facilities and the absence of legal advertising mapping. Based on Rahayu Relawati's supervision theory, weaknesses lie in the standard setting and monitoring stages, because there is no structured supervision system as a reference for implementation. Conclusion: Supervision of advertising installation by Satpol PP of West Lampung Regency has shown positive efforts, but still faces various structural and technical obstacles. To achieve higher success, it is necessary to strengthen the monitoring information system, improve coordination between agencies, and educate the public regarding the importance of compliance with advertising regulations. Keywords: Supervision, Advertising. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemasangan reklame di ruang publik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus bagian dari penataan kota yang harus diawasi secara ketat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan aturan terkait perizinan dan pembayaran pajak reklame, serta memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Balik Bukit, masih banyak ditemukan reklame yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan daerah secara finansial dan mengganggu keteraturan tata kota yang dapat merusak estetika lingkungan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari Satpol PP, Bapenda, DMPTSP dan Masyarakat seikitar juga Masyarakat penyelenggara reklame. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dikonfirmasi dengan triangulasi data observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan pemasangan reklame oleh Satpol PP di Kecamatan Balik Bukit telah dilakukan, namun belum optimal. Hal ini dibuktikan melalui data oleh Satpol PP tahun 2022–2024 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan pelanggaran reklame, yang terjadi akibat tidak adanya izin pemasangan reklame dan pelanggaran lokasi pemasangan. Pengawasan masih bersifat reaktif dan belum berbasis data terintegrasi dari DPMPTSP, sehingga penertiban hanya mengandalkan patroli dan laporan masyarakat. Tindakan korektif seperti pencopotan reklame dan pemberian teguran telah dilakukan, tetapi belum sistematis karena keterbatasan sarana operasional dan belum adanya pemetaan reklame legal. Berdasarkan teori pengawasan Rahayu Relawati, kelemahan terdapat pada tahap penetapan standar dan monitoring, karena belum ada sistem pengawasan yang terstruktur sebagai acuan pelaksanaan. Kesimpulan: Pengawasan pemasangan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Barat telah menunjukkan upaya yang positif, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi, perlu dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ketaatan terhadap peraturan reklame. Kata kunci: Pengawasan, Reklame
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:16 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:16 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21570 |
Actions (login required)
 |
View Item |
