Arsyad, Hartanti Amanda and Meltarini, Meltarini (2025) POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
Repository Hartanti Arsyad FINAL.pdf Download (470kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Bacground (GAP): The 2024 legislative election in Kupang City once again highlighted the prevalence of identity politics, particularly those based on ethnicity and clan affiliation. Kupang, as a multi-ethnic city, provides fertile ground for identity politics due to the tendency of voters to support legislative candidates from the same ethnic or clan background. This phenomenon indicates that political preferences among the populace have not fully shifted towards rational considerations such as candidate quality and vision, but are still strongly influenced by primordial ties. Purpose : This study aims to analyze how identity politics took place during the 2024 DPRD (Regional House of Representatives) election in Kupang City and to identify the factors contributing to the emergence of such practices. Method : This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Results : The study found that identity politics played a significant role in the election of DPRD members in Kupang City. Voters tended to favor candidates who shared their ethnic or clan identity, especially those from dominant ethnic groups such as Rote, Sabu, and Timor. Candidates actively leveraged these identities in their campaign strategies. Statistical data also revealed that the electability of candidates from certain clans was considerably higher compared to those from minority ethnic groups. Conclusion : Identity politics remains a dominant force in the local democratic process in Kupang City. This reflects the continued influence of emotional bonds and shared ethnic identity on political preferences. If not properly managed, identity politics has the potential to trigger polarization and hinder inclusive, program-based political development. Therefore, political education efforts and stricter campaign regulations are needed to curb the practice of exclusive identity politics. Keywords: Identity politics, ethnicity, clan, election, Kupang City DPRD. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Kupang memperlihatkan kembali maraknya praktik politik identitas, terutama berbasis etnis dan marga. Kota Kupang yang merupakan kota multietnis menjadi ladang subur bagi praktik politik identitas karena adanya kecenderungan pemilih memilih calon legislatif yang berasal dari etnis atau marga yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat belum sepenuhnya beralih ke pertimbangan rasional seperti kualitas dan visi calon, melainkan masih terjebak pada ikatan primordial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berlangsung dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya praktik politik identitas tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan : Penelitian menemukan bahwa politik identitas memainkan peran signifikan dalam pemilihan anggota DPRD di Kota Kupang. Pemilih cenderung memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan etnis atau marga, terutama dari kelompok etnis dominan seperti Rote, Sabu, dan Timor. Para kandidat secara aktif memanfaatkan identitas tersebut dalam strategi kampanye mereka. Data statistik juga menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan calon dari marga tertentu jauh lebih tinggi dibandingkan etnis minoritas. Kesimpulan : Politik identitas masih menjadi kekuatan yang dominan dalam proses demokrasi lokal di Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh ikatan emosional dan kesamaan identitas etnis. Jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas berpotensi memicu polarisasi dan menghambat pembangunan politik yang inklusif dan berbasis program. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi politik dan regulasi kampanye yang lebih ketat untuk menekan praktik politik identitas yang eksklusif. Kata Kunci: Politik identitas, etnis, marga, pemilu, DPRD Kota Kupang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 21 May 2025 03:42 |
| Last Modified: | 21 May 2025 03:42 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21515 |
Actions (login required)
 |
View Item |
