astika, I Gede (2025) KOLABORASI CAMAT DAN DEWAN ADAT DAYAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Other thesis, IPDN.
|
Text
KOLABORASI CAMAT DAN DEWAN ADAT DAYAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.pdf Download (438kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problems/Background (GAP): Land disputes are a high problem in Palangkaraya City. Central Kalimantan Province has 126 cases of land disputes, with Palangkaraya City recording 63 cases of land disputes spread across five sub-districts, of which Sabangau District has the highest 21 cases. These issues include double certificates, land grabbing, illegal land clearing, and inheritance land disputes that require resolution through collaboration between formal and customary law approaches. Purpose: This study aims to know, analyze, and describe the form of collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council in resolving land disputes, as well as identifying supporting and inhibiting factors in the collaboration in Sabangau District, Palangkaraya City. Methods: This study uses a qualitative approach with a case study method, supported by Ansell and Gash theory with the dimension of face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and agreement results. Data collection techniques included semi-structured interviews with 14 key informants and documentation of regional land archives. Results: The results of the collaborative research of the Sub-district Head and the Dayak Customary Council show that in the dimension of Face-to-Face Dialogue: the Sub-district Head plays the role of a neutral mediator and the Dayak Customary Council that maintains customs, Building Trust: it is crucial for the collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council to be effective by providing an open deliberation forum, Commitment to the Process: the sub-district government is committed to prioritizing deliberation and mediation according to the rules, Mutual Understanding: dispute resolution understanding and implementing the results of joint decisions taken in mediation, as well as Provisional Results: in the form of a peace agreement, administrative implementation by BPN, or customary ratification. Conclusion: The collaboration between the Sub-district Head and the Dayak Customary Council has been able to resolve and minimize land disputes when the community's understanding and trust support it in the process of mediation, deliberation, and customary hearing. However, this procedure has not been running optimally due to several inhibiting factors such as lack of public understanding and low level of public trust Keywords: Sub-district Collaboration, Dayak Customary Council, Land Dispute Resolution ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang tinggi di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 126 kasus sengketa pertanahan, dengan Kota Palangkaraya mencatat 63 kasus sengketa tanah yang tersebar di lima kecamatan, dimana Kecamatan Sabangau memiliki 21 kasus tertinggi. Permasalahan ini meliputi sertifikat ganda, perampasan tanah adat, pembukaan lahan ilegal, dan sengketa tanah warisan yang memerlukan penyelesaian melalui kolaborasi antara pendekatan hukum formal dan hukum adat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi tersebut di Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, didukung teori Ansell and Gash dengan dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil kesepakatan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan 14 informan kunci dan dokumentasi arsip pertanahan daerah. Hasil: Hasil penelitian kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak menunjukkan bahwa pada dimensi Dialog Tatap Muka: Camat berperan sebagai mediator yang netral dan Dewan Adat Dayak yang menjaga adat istiadat, Membangun Kepercayaan: hal yang krusial agar kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak efektif dengan menyediakan forum musyawarah terbuka, Komitmen terhadap Proses: pemerintah kecamatan berkomitmen mengedepankan musyawarah dan mediasi sesuai aturan, Pemahaman Bersama: penyelesaian sengketa memahami dan menjalankan hasil keputusan bersama yang diambil dalam mediasi, serta Hasil Sementara: berupa kesepakatan damai, pelaksanaan administratif oleh BPN, atau pengesahan adat. Kesimpulan: Kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak telah dapat menyelesaikan dan meminimalisasi sengketa pertanahan ketika pemahaman dan kepercayaan masyarakat mendukung dalam proses mediasi, musyawarah, dan sidang adat. Namun demikian, prosedur ini belum berjalan maksimal karena beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. Kata Kunci : Kolaborasi Camat, Dewan Adat Dayak, Penyelesaian Sengketa Pertanahan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JN Political institutions (Europe) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 20 May 2025 06:59 |
| Last Modified: | 20 May 2025 06:59 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21341 |
Actions (login required)
 |
View Item |
