Permana, Gilas Windu and Sulistiyo, Heru (2025) KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
REPOSITORY GILAS.pdf Download (407kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The Development Planning Conference (Musrenbang) is an important mechanism in the regional development planning system that involves various stakeholders to determine development priorities. Problems in the implementation of regional development planning in Baubau City show significant challenges, especially in the implementation of the Development Planning Consultation (Musrenbang). Based on the Baubau City Bappeda Strategic Plan 2024-2026 document, it is identified that the quality of development planning has not reached an optimal level. This is reflected in the low level of cross-sectoral synergy and coordination between regional apparatus, which has implications for disagreements in the preparation of priority programs and less than optimal integration between medium-term and annual planning documents. Purpose: This research aims to analyze the coordination carried out by the Baubau City Regional Development Planning Agency (Bappeda) in implementing Musrenbang. Method: The research approach used is a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. Result: The research results show that Bappeda's coordination in the Baubau City Musrenbang has proceeded according to procedures, but still faces several obstacles, such as a lack of community participation and limited dissemination of information related to the Musrenbang process. Factors that support successful coordination include Bappeda's active role in facilitating meetings, the use of technology in disseminating information, and the existence of regulations that support community participation. Conclusion: This research concludes that increasing the effectiveness of Bappeda coordination in Musrenbang can be done by optimizing the communication system, increasing human resource capacity, as well as innovating socialization methods to make it more attractive to the public, including the use of social media and information technology. It is hoped that the results of this research can be used as consideration for local governments in improving development planning that is more participatory and effective. Keywords: Coordination, Bappeda, Musrenbang, Development Planning ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan. Permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Baubau menunjukkan adanya tantangan yang signifikan, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Baubau Tahun 2024–2026, teridentifikasi bahwa kualitas perencanaan pembangunan belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya sinergi dan koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah yang berimplikasi pada ketidaksepahaman dalam penyusunan program prioritas serta kurang optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Bappeda dalam Musrenbang Kota Baubau telah berjalan sesuai prosedur, namun masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan penyebaran informasi terkait proses Musrenbang. Faktor utama yang mendukung keberhasilan koordinasi antara lain peran aktif Bappeda dalam fasilitasi pertemuan, penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi, serta adanya regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas koordinasi Bappeda dalam Musrenbang dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam metode sosialisasi agar lebih menarik bagi masyarakat, termasuk penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan efektif. Kata Kunci: Koordinasi, Bappeda, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 19 May 2025 06:14 |
| Last Modified: | 19 May 2025 06:14 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21122 |
Actions (login required)
 |
View Item |
