Siahaan, Hans Novanka (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PADA PUSAT UMKM DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
Hans Novanka Siahaan_32.0694_REPOSITORY.pdf Download (443kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The problem that motivates researchers to take this title is how the implementation of the quick response code indonesian standard (qris) policy by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade in conducting transactions at the UMKM Center of the Regional National Craft Council (DEKRANASDA) of Pontianak City. Purpose: To describe and analyze the Implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Policy by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade in Conducting Transactions at the UMKM Center of the Regional National Craft Council (DEKRANASDA) of Pontianak City. Methods: This research used descriptive qualitative method. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and verification and conclusion drawing. Results/Findings: shows that the implementation of digital payment systems in the micro, small and medium enterprise (MSME) sector is one of the strategic steps in encouraging financial inclusion and increasing transaction efficiency. The existing supporting factors have contributed to the successful implementation of the QRIS policy at the DEKRANASDA UMKM Center while the existing inhibiting factors have also been overcome. Conclusion: based on this research, it can be concluded that the application of digital payments in MSMEs encourages financial inclusion and transaction efficiency. Furthermore, QRIS implementation at the DEKRANASDA MSME Center is expected to provide benefits such as efficiency, competitiveness, financial inclusion, recording, and security. QRIS implementation is still constrained by low digital literacy, limited infrastructure, and the reluctance of MSMEs to switch from cash payments. Suggestion: The Pontianak City Government, especially the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade, needs to increase socialization, education, and QRIS training for MSMEs. DEKRANASDA MSME players are expected to actively adopt QRIS to improve competitiveness, expand markets, and utilize transaction recording features. In addition, the public is encouraged to be more open to using QRIS because it is practical, safe, and efficient, while supporting the growth of local MSMEs. Keywords:QRIS, Implementation, Policy, MSME, DEKRANASDA ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini bagaimana implementasi kebijakan quick response code indonesian standard (qris) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak. Tujuan: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Melakukan Transaksi Pada Pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: menunjukkan bahwa Penerapan sistem pembayaran digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Faktor pendukung yang ada turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA sedangkan faktor penghambat yang ada juga telah dilakukan upaya-upaya mengatasi demi melancarkan ada juga telah dilakukan upaya mengatasinya. Kesimpulan: berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pembayaran digital di UMKM mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Selanjutnya, Implementasi QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA diharapkan memberi manfaat seperti efisiensi, daya saing, inklusi keuangan, pencatatan, dan keamanan. Implementasi QRIS masih terkendala rendahnya literasi digital, infrastruktur terbatas, dan keengganan UMKM beralih dari pembayaran tunai. Saran: Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan QRIS bagi UMKM. Pelaku UMKM DEKRANASDA diharapkan aktif mengadopsi QRIS untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta memanfaatkan fitur pencatatan transaksi. Selain itu, masyarakat diimbau lebih terbuka menggunakan QRIS karena praktis, aman, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Kata Kunci: : QRIS, Implementasi, Kebijakan, UMKM, DEKRANASDA
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Community Economic and Rural Development |
| Depositing User: | Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat FPP |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 23:32 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 23:32 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20497 |
Actions (login required)
 |
View Item |
