TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Aldi, Aldi and Raharjanto, Tri (2024) TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Other thesis, IPDN.

Text Repository_ALDI(6).pdf Download (499kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Governance at the village level in East Nusa Tenggara Province requires further attention given the very few independent villages in the region. In 2018, Kabuna Village was the only Independent Village in East Nusa Tenggara, but it was downgraded back to a Developed Village status after misuse of power by the village government in office at that time. From 2019 to 2021, East Nusa Tenggara did not have a single independent village. Kabuna Village has a lot of potentials that, if utilized, could restore the village back to Independent Village status. Objective: This study aims to understand how village governance by the Kabuna Village Government can achieve an Independent Village status. Method: This research uses qualitative research with descriptive methods and a descriptive approach. The study employs the Good Governance Theory from Sedarmayanti, which includes five dimensions: Participation, Transparency, Accountability, Effectiveness, and Law Enforcement. Results/Findings: Based on the research conducted in January 2024, the Kabuna Village Government has made optimal efforts in administering governance in Kabuna Village. Factors hindering the realization of an independent village include limited natural resources, village funds, inadequate human resources, and the community's indifference towards the goal of returning Kabuna Village to an independent status. Supporting factors include human resource development programs, utilization of natural resources, support from village institutions, and active community participation. Conclusion: Researchers suggest the village government should further disseminate information about independent villages, establish partnerships with stakeholders such as private parties or external companies, and cooperate with Village Institutions to maximize the use of natural resources for the benefit of the village. Keywords: Governance, Village Government, Independent Village ABSTRAK Latar Belakang (GAP): Tata Kelola Pemerintahan tingkat desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diperhatikan lebih lanjut dilihat dari jumlah desa mandiri di Nusa Tenggara Timur yang sangat sedikit. Desa Kabuna pada tahun 2018 merupakan satu-satunya Desa Mandiri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun turun kembali ke status Desa Maju setelah penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pemerintah desa yang menjabat saat itu. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Nusa Tenggara Timur tidak memiliki satupun desa mandiri. Desa Kabuna memiliki banyak potensi yang jika dimanfaatkan dapat mengembalikan status desa kembali ke Desa Mandiri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa Kabuna dalam mewujudkan Desa Mandiri. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dari Sedarmayanti yang memiliki lima dimensi yaitu Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Penegakkan Hukum. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kabuna telah berupaya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kabuna. Adapun faktor penghambat dalam mewujudkan desa mandiri antara lain yaitu keterbatasan sumber daya alam, dana desa, sumber daya manusia yang masih kurang, serta masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap tujuan Desa Kabuna kembali ke status desa mandiri. Kemudian faktor pendukung yaitu program pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dukungan lembaga-lembaga desa, dan partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulan: Peneliti menyarankan pemerintah desa untuk lebih menyebarkan informasi tentang desa mandiri, menjalin kerjasama dengan stakeholder seperti pihak swasta ataupun perusahaan eksternal, serta bekerjasama dengan Lembaga Desa dalam memanfaatkan sumber daya alam lebih maksimal lagi untuk kepentingan desa. Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintah Desa, Desa Mandiri

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	22 Aug 2024 01:35
Last Modified:	22 Aug 2024 01:35
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20034

Actions (login required)

View Item