PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH WARGA NEGARA INDONESIA EKS PENGUNGSI TIMOR LESTE DI KELURAHAN FATUBENAO KECAMATAN KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tuhala, Carmelita R.C and Lambelanova, Rossy (2024) PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH WARGA NEGARA INDONESIA EKS PENGUNGSI TIMOR LESTE DI KELURAHAN FATUBENAO KECAMATAN KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
RINGKASAN SKRIPSI_CARMELITA C.T_A6.c.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
RINGKASAN SKRIPSI_CARMELITA C.T_A6.fx.pdf

Download (253kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem (GAP): The problem of slum settlements in Belu Regency related to former Timor Leste refugees began with the refugee crisis in 1999. After living in refugee camps, their status was removed and treatment from the central government was stopped, making them Indonesian citizens who were the responsibility of the regional government. Belu Regency must now overcome the challenges of integrating around 70,000 former refugees, which have resulted in slum settlement conditions due to lack of access to basic services, decent housing and job opportunities. Objective: This research aims to find out how the slum organization of Indonesian citizens, former Timor Leste refugees, works. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Method: This research uses Wolman's opinion regarding the criteria for preserving a business with two dimensions, namely the efficiency dimension and the government management dimension. Results/Findings: Based on the results of research carried out in January 2024 in Belu Regency, the Belu Regency government has not been optimal in handling slum organizations of Indonesian citizens who are former Timor Leste refugees. The inhibiting factors in this handling itself are budget limitations, inadequate administrative capacity and slow government responsibility. Conclusion: The handling of slum organizations in the colors of Indonesia, former Timor Leste refugees, based on Wolman's opinion in Lambelanova regarding government preservation criteria, has not run optimally due to several factors such as budget, responsibility and administrative capacity, the efforts made by the Belu Regency regional government, namely proposing an integrated DAK proposal and collaborating with external parties. Keywords: Refugees, Settlements, Slums, Management, Welfare ABSTRAK Permasalahan (GAP): Permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Belu terkait eks pengungsi Timor Leste bermula dari krisis pengungsi tahun 1999. Setelah tinggal di kamp-kamp pengungsian, status mereka dihapus dan penanganan dari pemerintah pusat dihentikan, menjadikan mereka warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kabupaten Belu kini harus mengatasi tantangan integrasi sekitar 70.000 eks pengungsi, yang berujung pada kondisi permukiman kumuh akibat kurangnya akses layanan dasar, perumahan layak, dan peluang kerja. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendapat Wolman tentang kriteria peralihan urusan dengan dua dimensi yaitu dimensi efisiensi dan dimensi pengelolaan pemerintahan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 di Kabupaten Belu, pemerintah Kabupaten Belu belum optimal dalam melakukan penanganan terhadap permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste. Faktor penghambat dari penanganan ini sendiri adalah keterbatasan anggaran, kapasitas administrasi yang belum memadai serta responsivitas pemerintah yang lambat. Kesimpulan : Penanganan permukiman kumuh warna negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste berdasarkan pendapat Wolman dalam Lambelanova tentang kriteria peralihan urusan pemerintahan, belum berjalan secara optimal karena beberapa faktor seperti anggaran, responsivitas dan kapasitas administrasi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Belu yaitu mengajukan usulan DAK integrasi dan melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Kata Kunci : Pengungsi, Permukiman, Kumuh, Penanganan, Kesejahteraan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: Politik Indonesia Terapan
Date Deposited: 16 Jul 2024 07:44
Last Modified: 16 Jul 2024 07:44
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19850

Actions (login required)

View Item View Item