Abdullah, Andjarang and : Dr. Maria, Ekowati, S.Sos, MAP (2024) PENERAPAN SISTEM MERIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY ANDA REVISI.pdf Download (301kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Bakground (GAP): The merit system is a policy for civil servants based on qualifications, competence, and performance, applied fairly and equitably without discrimination. In implementing this policy, various problems naturally arise in the field. The Environmental Service of Buru Regency, as part of the Buru Regency Government, which also implements the merit system policy, encounters issues related to the misplacement of employees, impacting the administration of the department. Purpose: This study aims to explain, describe, and analyze how the merit system policy is implemented in the relevant department. Method: This research uses a descriptive qualitative method, where data collection is conducted through observation, interviews, and documentation. Result/Finding: The results of the study reveal that the implementation of the merit system in the relevant department is still categorized as less than optimal. Responding to this, the Environmental Service of Buru Regency has made various efforts to address the existing problems through civil servant management facilities, leadership, and other efforts. Recommendations for the development of the merit system policy include the need for increased cooperation, especially communication between the Environmental Service and other government components, and the need for evaluation of performance, discipline levels, and various other components or indicators of the merit system policy. Conclusion: The implementation of the merit system in the Environmental Service of Buru Regency is still lacking, as evidenced by the suboptimal qualifications and competence of employees and unsatisfactory performance. While there is strong support from department heads, it is hindered by employees' low knowledge of the policy. Improvement efforts are being made through enhancing discipline and employee understanding. Keywords: Merit System, Employee Placement, Civil Servant Performance 2 ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem merit adalah suatu kebijakan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, tentunya terdapat permasalahan yang muncul di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang turut menerapkan kebijakan sistem merit tentunya mendapati permasalahan berupa ketidaksesuaian penempatan pegawai dimana hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di dinas tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis bagaimana kebijakan sistem merit ini dilaksanakan di dinas terkait. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian sendiri menghasilkan fakta bahwa penerapan sistem merit pada dinas terkait masih berada pada kategori kurang baik yang ditunjukkan pada hasil penelitian. Menyikapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kemudian melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui sarana manajemen PNS, melalui pimpinan, dan upaya lainnya. Adapun saran demi pengembangan kebijakan sistem merit ini antara lain perlunya peningkatan kerjasama, khususnya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan komponen pemerintah lainnya, perlunya evaluasi pada kinerja, tingkat disiplin, dan berbagai kompenen atau indikator kebijakan sistem merit lainnya. Kesimpulan: Penerapan Sistem Merit di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru masih kurang baik, terlihat dari kualifikasi dan kompetensi pegawai yang belum optimal serta kinerja yang belum memuaskan, dengan penilaian sistem merit yang perlu ditingkatkan, meski ada dukungan pimpinan OPD yang kuat namun terhambat oleh rendahnya pengetahuan pegawai mengenai kebijakan tersebut, sementara upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kedisiplinan dan pemahaman pegawai.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik FMP |
| Date Deposited: | 16 Jul 2024 06:25 |
| Last Modified: | 16 Jul 2024 06:25 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19829 |
Actions (login required)
 |
View Item |
