Wisda, Riyas Adikarya and Setyasih, Endang Try (2024) ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Other thesis, IPDN.
|
Text
31.0664_RIYAS ADIKARYA WISDA_REPOSITORY.pdf Download (360kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of how the right of initiative is used in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, what factors hinder the use of the initiative right in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, and what efforts are made by the Samarinda City DPRD to overcome the factors that inhibit the use of the right initiative in implementing legislative functions. Purpose: The purpose of this research is to know and identify the use of the right of initiative in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, to know and identify what inhibiting factors influence the use of the right of initiative in the implementation of legislative functions in the Samarinda City DPRD, as well as to know and identify efforts that can be made. carried out by the Samarinda City DPRD in overcoming factors inhibiting the use of the right of initiative in implementing legislative functions. Method: This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out using interviews (4 informants), documentation and observation. Results: The findings obtained by the author in this research are that the implementation of the legislative function carried out by the Samarinda City DPRD in forming Samarinda City regional regulations is not optimal. Conclusion: The implementation of the legislative function carried out by the Samarinda City DPRD in forming Samarinda City regional regulations is not optimal. This can be seen from the 6 (six) dimensions, only 3 (three) dimensions are running well, while the other 3 (three) dimensions are still less than optimal in implementing the legislative function. Dimensions that are less than optimal are the dimensions of policy standards and objectives, resources, and attitudes or dispositions of implementers. Keywords: Legislative function; Local regulation; Samarinda City DPRD. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, faktor apa saja yang yang menjadi penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, dan upaya apa yang dilakukan DPRD Kota Samarinda untuk mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, serta mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan DPRD Kota Samarinda dalam mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (4 informan), dokumentasi, dan observasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Kesimpulan: Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi hanya ada 3 (tiga) dimensi yang berjalan dengan baik, sedangkan 3 (tiga) dimensi lainnya masih kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dimensi yang kurang optimal, yaitu dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana. Kata kunci: Fungsi legislasi; Peraturan Daerah; DPRD Kota Samarinda.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 11 Jul 2024 04:31 |
| Last Modified: | 11 Jul 2024 04:31 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19494 |
Actions (login required)
 |
View Item |
