Dewi, Sri Meutia and Roslianah, Roslianah (2024) Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Other thesis, IPDN.
|
Text
SRI MEUTIA DEWI_31.0093_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.pdf Download (539kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The critical role of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in advancing Indonesia's economy is emphasized in Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. As a major contributor to economic growth, the development of MSMEs is a key focus for the government as the primary stakeholder in policy implementation. However, there are obstacles in implementing MSME development policies at the regional level, particularly in Medan City, North Sumatra Province. Purpose: This study aims to know the MSME development policies in Medan City and identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. Method: The research method used is a descriptive qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with MSME entrepreneurs and related stakeholders, as well as documentation and field observations. Result: The research results indicate that the implementation of MSME development policies in Medan City requires active participation from all stakeholders, especially MSME entrepreneurs. Entrepreneurs wishing to develop their businesses often face obstacles related to business capital, policy measures and goals being met, adequate resources, accurate placement of policy implementers, good coordination and communication with other parties, and economic conditions driving implementation. However, the social conditions of MSME actors still underutilize technology. Supporting factors include active government involvement in implementing policies, while inhibiting factors include rising raw material prices, lack of creativity in human resources, and limited capital for entrepreneurs. Conclusion: The implementation of MSME development policies in Medan City requires active participation from all stakeholders, especially MSME entrepreneurs. Entrepreneurs who wish to develop their businesses are usually constrained by business capital, policy measures and goals being met, adequate resources, accurate placement of policy implementers, good coordination and communication with other parties, economic conditions that encourage implementation, and the social conditions of MSME actors who have not yet fully utilized technology. Supporting factors include active government involvement in implementing policies, while inhibiting factors include rising raw material prices, lack of creativity in human resources, and limited capital for entrepreneurs. To address these challenges, more advanced policy development is needed to support community participation, particularly MSME actors, in the development of the micro, small, and medium enterprise sector. Keywords: Policy, Implementation, Micro, Small, and Medium Enterprises ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran penting UMKM dalam memajukan ekonomi Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan ini. Namun, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha UMKM dan pemangku kepentingan terkait, serta dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi, namun kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Kesimpulan: Implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih maju dalam mendukung partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 03 Jul 2024 06:32 |
| Last Modified: | 03 Jul 2024 06:32 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19183 |
Actions (login required)
 |
View Item |
