ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

firman, andika and ARDIENSYAH, ARDIENSYAH (2024) ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Other thesis, IPDN.

Text repository.pdf Download (549kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): This research is considered necessary and worthwhile for several reasons. First, based on a literature review, no research has yet examined the readiness for e-government implementation. Second, there is a lack of infrastructure such as server rooms and command centers. Third, there is a shortage of human resources in the field of information technology. Fourth, the budget for managing the SPBE (Electronic-Based Government System) is still insufficient. Fifth, the SPBE index is rated poorly and significantly lags behind other cities and regencies in West Sumatra. Objective: The aim of this research is to analyze the readiness for e-government implementation in Solok Selatan Regency. Method: This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include semi-structured and unstructured interviews, observation, and documentation, with purposive sampling employed. The researcher uses an interactive analysis model and conclusion drawing for data analysis. Results/Findings: The findings show that while the telecommunications and computer infrastructure at Diskominfo is adequate, there are still network and infrastructure issues, such as the lack of server rooms and a command center. The level of connectivity and the use of information technology by the government for service, empowerment, and development functions are running well. However, the readiness of IT human resources is still suboptimal, and the budget availability remains insufficient. The researcher suggests clear and detailed policies in governance, infrastructure, and e-government implementation. Human resources should be adequate and matched to the skills and needs. The budget capacity for SPBE implementation should be increased to optimize execution. Supporting infrastructure must be complete and adequate, and the community should have appropriate digital literacy knowledge. Conclusion: The researcher suggests clear and detailed policies in governance, infrastructure, and e-government implementation. Human resources should be adequate and matched to the skills and needs. The budget capacity for SPBE implementation should be increased to optimize execution. Supporting infrastructure must be complete and adequate, and the community should have appropriate digital literacy knowledge. Keywords: Analysis, E-government, SPBE Index ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : alasan riset ini layak dan perlu dilakukan karena yang pertama, berdasarkan hasil kajian literatur belum ada riset yang mengkaji terkait kesiapan penerapan e-government. Kedua, kurangnya infrastruktur seperti ruang server dan command center. Ketiga kurangnya sumber daya manusia dalam bidang informasi teknologi. Keempat anggaran yang tergolong masih kurang untuk pengelolaan SPBE. Dan yang kelima, indeks SPBE yang memiliki predikat kurang dan masih jauh ketinggalan dari kota kabuapten di Sumatera Barat. Tujuan : Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisa kesiapan penerapan e-goverment yang berada dikabupaten Solok Selatan. Metode : penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu purposive sampling. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan : Temuan penelitian menunjukan bahwa dari Infrastruktur Telekomunikasi komputer di Diskominfo sudah cukup dan memadai dengan masih terdapat beberapa kendala jaringan dan infrastruktur yang belum adanya ruang server dan command center. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah yang didasarkan pada fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan telah berjalan dengan baik. Kesiapan Sumber Daya Manusia khususnya bagian TI saat ini dinilai masih belum optimal. Ketersediaan Anggaran yang masih tergolong kurang. Pada penelitian ini peneliti memberikan saran agar adanya kebijakan yang jelas dan terperinci baik itu dalam tata kelola, infrastruktur dan pelaksanaan e-government. Sumber daya manusia yang harus dicukupkan dan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan. Kapasitas anggaran penerapan SPBE yang harus ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan pelaksanaan. Infrastruktur pendukung yang harus lengkap dan memadai dan Masyarakat yang mempunyai pengetahuan literasi digital yang sesuai. Kesimpulan : Pada penelitian ini peneliti memberikan saran agar adanya kebijakan yang jelas dan terperinci baik itu dalam tata kelola, infrastruktur dan pelaksanaan e-government . Sumber daya manusia yang harus dicukupkan dan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan. Kapasitas anggaran penerapan SPBE yang harus ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan pelaksanaan. Infrastruktur pendukung yang harus lengkap dan memadai dan Masyarakat yang mempunyai pengetahuan literasi digital yang sesuai. Kata Kunci: Analisis, E-government, Indeks SPBE

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) T Technology > T Technology (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP
Date Deposited:	25 Jun 2024 06:01
Last Modified:	25 Jun 2024 06:01
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18892

Actions (login required)

View Item