COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN PANIAI

Adii, Ayub (2024) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN PANIAI. Other thesis, IPDN.

Text ok gas 12.pdf Download (665kB)

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Berdasarkan daftar kabupaten termiskin se-Indonesia kabupaten Paniai menempati peringkat ke enam dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, maka hadirlah program collaborative governance dalam menanggulangi masalah kemiskinan ekstrim. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan melalui collaborative governance, dampak kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui collaborative governance dan untuk mengetahui faktor pendukung, penghambat dan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui collaborative governance. Metode: Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash dalam dimensi Proses Kolaborasi yang terdiri dari lima indikator yakni Dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap Proses, Pemahaman bersama, dan Hasil Sementara. Adapun pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penilaian dari 5 indikator terdapat 4 indikator yang sudah cukup efektif dan 1 indikator yang belum efektif dikarenakan pemerintah kurang memberikan dukungan dan pendanaan kepada YAPKEMA untuk memberikan sosialisasi dan dialog kepada masyarakat hal ini berdampak pada kurangnya masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan. Kesimpulan: meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari 36,63% menjadi 35,39% dalam periode 2022-2023, perubahan ini belum mencapai dampak yang signifikan selanjutnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dan YAPKEMA adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal kopi Paniai. Selain itu, pemerintah kurang memberikan dukungan kepada YAPKEMA untuk memberikan sosialisasi dan promosi terhadap program unggulan kopi Paniai, pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang cukup kepada YAPKEMA. Selanjutnya pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembukaan lahan perkebunan kopi berskala besar seperti yang di lakukan oleh pertanian kopi di Brazil. Dan memperkerjakan penduduk lokal agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan ekstrim di kabupaten Paniai.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kemiskinan Ekstrim, Pemerintahan Kolaboratif, Kopi Paniai
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions J Political Science > JS Local government Municipal government L Education > L Education (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	14 Jun 2024 07:15
Last Modified:	14 Jun 2024 07:15
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18735

Actions (login required)

View Item