Ramadhani, Muhammad Rifqi and Prabowo, Hadi (2024) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Rifqi Ramadhani_31.0687_COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.pdf Download (439kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement: Child protection efforts in Indonesia are still relatively low because cases of violence against children are still often encountered in the form of physical, sexual, psychological, exploitation, neglect, and trafficking. The Child Friendly District/City Program is a national program created to be able to overcome problems related to children's rights, especially in the aspects of special protection, civil rights, and family environment that occur in Tabalong District. Purpose: The purpose of this research is to find out how the collaborative governance model can encourage KLA policies in Tabalong District and also how the inhibiting factors, drivers and efforts in responding to these factors. Method: This research uses a qualitative method with a descriptive approach to collaborative governance according to the theory of Emerson, Nabatci, and Balogh (2011). Data collection techniques were carried out by interview, documentation, and observation. Result: The results obtained by the author in this study show that the application of the concept of collaborative governance through the Tabalong District KLA Task Force Team which has started from 2017 has been running quite well, problems in the aspect of special protection are resolved with child-friendly services, problems in the aspect of civil rights are resolved with administrative services, and problems in the aspect of the family environment are resolved with puspaga assistance. Conclusion: The conclusion of this study shows that the implementation of the Child Friendly District Policy through a collaborative governance approach by the KLA task force team has been running quite well although there are still several inhibiting factors such as data problems, the involvement of non-government parties is still minimal, and children's facilities are still lacking. Keywords: Collaborative Governance, Child Friendly Districts/ City, Children's Rights ABSTRAK Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Upaya perlindungan anak di Indonesia masih tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta trafficking. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborative governance dapat mendorong kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan upaya dalam merespon faktor tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap collaborative governance menurut teori Emerson, Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil/ Temuan: Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep collaborative governance melalui Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik, permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak, masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan collaborative governance oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kabupaten/Kota Layak Anak, Hak anak
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 10 Jun 2024 06:05 |
| Last Modified: | 10 Jun 2024 06:05 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18286 |
Actions (login required)
 |
View Item |
