Ayuningsih, Nuning and Wutoy, Drs. Maichel (2024) PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN-PELANGGARAN PILKADA KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
NUNING FIX.pdf Download (354kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): IKP (Election Vulnerability Index) released by Bawaslu RI shows that Ternate City is ranked 12th with a score of 66.25 as a city with a high vulnerability rate and is at level 6, which means almost all indicators potential vulnerability occurs. A total of 68 findings and reports of alleged violations that occurred in the 2020 Pilkada show that fraud is still occurring. Therefore, this is something important for the Ternate City Bawaslu in optimizing all the capabilities and efforts that have been made to realize quality regional elections. Objective: This research aims to determine the role of the Ternate City Election Supervisory Board in carrying out its duties in dealing with violations that occurred in the 2020 Regional Elections in Ternate City. Method: The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and documentation with related parties. Determining informants using purposive sampling. Results: The results of this research will describe how the Ternate City Bawaslu as a supervisory institution ensures that all processes carried out from supervision to handling violations in particular are carried out in accordance with applicable regulations, of course with programs, activities and procedures that have been implemented previously. This research uses the role theory proposed by Heroepoetri & Santoso, (2003) which includes five (5) dimensions, namely strategic policies, communication tools, dispute resolution tools, and therapy for the community to explain the role of the Ternate City Bawaslu in handling regional election violations. Conclusion: Ternate City Bawaslu shows that there were 68 alleged Regional Election violations that occurred during the 2020 Ternate Mayoral Election. All violations which fell under the authority of Ternate City Bawaslu have been followed up in accordance with the governing regulations. Keywords: Bawaslu, Role, 2020 regional elections, elections violations ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang dirilis oleh Bawaslu RI menunjukan bahwa Kota Ternate masuk pada peringkat ke-12 dengan skor 66,25 sebagai Kota dengan angka kerawanan tinggi dan berada pada level 6 yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan perpotensi terjadi. Sebanyak 68 temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa masih adanya kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, hal ini menjadi sesuatu yang penting Bagi Bawaslu Kota Ternate dalam mengoptimalkan seluruh kemampuan dan upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate dalam menjalankan tugasnya menangani pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2020 di Kota Ternate. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi dengan pihak terkait. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil: hasil dari penelitian ini akan meguraikan bagaimana Bawaslu Kota Ternate sebagai lembaga pengawas memastikan seluruh proses yang dijalankan mulai dari pengawasan hingga penanganan pelanggaran khususnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya dengan program-program, kegiatan hingga prosedur yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri &Santoso, (2003) yang mencakup lima (5) dimensi yakni kebijakan strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi bagi masyarakat untuk menguraikan bagaimana peran Bawaslu Kota Ternate dalam penangagan Pelanggaran Pilkada. Kesimpulan: Bawaslu Kota Ternate menunjukan bahwa terdapat 68 dugaan pelanggaran PIlkada yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pilwalikota Ternate 2020. Keseluruhan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Ternate Telah ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang mengatur. Kata Kunci : Bawaslu, Peran, Pilkada 2020, Pelanggaran Pilkada
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 04 Jun 2024 07:12 |
| Last Modified: | 04 Jun 2024 07:12 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17634 |
Actions (login required)
 |
View Item |
