EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM PENANGNAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

Setitit, Fransiskus Kwas and Agustina, Ika (2024) EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM PENANGNAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU. Diploma thesis, IPDN.

Text Ringkasan Skripsi Fransiskus .pdf Download (383kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Handling Extreme Poverty globally is an SDGs program which is targeted to be completed by 2030, where Indonesia is responding to this by accelerating six years so that extreme poverty can be controlled by 2024 using all the financial resources it has. One of the instruments for funding extreme poverty is the use of Village Funds sourced from the APBN. The author focuses on the financial process in terms of disbursement and distribution of direct cash assistance to beneficiaries. Purpose: The aim of this research is to determine and analyze the effectiveness of the use of village funds in alleviating poverty and to determine the inhibiting factors and the efforts of the local government in resolving these inhibiting factors.. Method: This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach using the Effectiveness Theory According to Makmur. Data collection techniques were carried out using interviews (23 informants) and documentation. Result : The results of the assessment of the 12 indicators showed that there were 10 indicators that were effective and 2 indicators that were not yet effective due to delays in the issuance of annual Minister of Finance regulations regarding the use of village funds so that it had an impact on the village planning side of the year in question and the provision of BLT for village funds did not have a significant impact. in reducing poverty rates Conclusion: The distribution of village funds from the state treasury account to the village treasury account and the focus on handling extreme poverty as stated in the APBDes reflect the mandate or instructions of the central government, both in synchronization with national priority programs, distribution to beneficiary groups in the amount of IDR 300,000 per month, which is paid every month. every 3 months, it's just that the village government needs a clear poverty database and the need for intervention from other agency units to accelerate the elimination of extreme poverty according to the target in 2024. Keywords: Effectiveness, APBN, Village Funds, Extreme Poverty ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan Kemiskinan Ekstrem secara global merupakan program SDGs yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2030, yang mana Indonesia menyikapi hal tersebut dengan mempercepat enam tahun sehingga kemiskinan ekstrem dapat dikendalikan pada Tahun 2024 dengan menggunakan seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki. Salah satu instrumen pendanaan kemiskinan ekstrem ialah dengan pemanfaatan Dana Desa yang bersumber dari APBN .Penulis berfokus pada proses keuangan dari sisi pencairan serta penyaluran bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat .Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam penganan kemiskinan serta untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif menggunakan Teori Efektivitas Menurut Makmur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (23 Informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penilaian dari 12 indikator terdapat 10 indikator yang sudah efektif dan 2 indikator belum efektif dikarenakan adanya keterlambatan keluarnya peraturan menteri keuangan setiap tahunya tentang penggunaan dana desa sehingga berdampak pada sisi perencanaan desa tahun berkenaan serta dengan adanya pemberian BLT dana desa ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Kesimpulan: Penyaluran dana desa dari rekening kas negara ke rekening kas desa serta fokus penanganan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam APBDes sudah mencerminkan amanat atau instruksi pemerintah pusat baik sinkronisasi dengan program prioritas nasional, penyaluran kepada kelompok penerima manfaat dengan jumlah Rp.300.000.- setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan hanya saja pemerintah desa perlu basis data kemiskinan yang jelas serta perlunya intervensi dari unit instansi lainya guna percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai target pada Tahun 2024 Kata kunci: Efektivitas, APBN, Dana Desa, Kemiskinan Ekstrem

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance
Depositing User:	Keuangan Publik FMP
Date Deposited:	05 Jun 2024 05:55
Last Modified:	05 Jun 2024 05:55
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17419

Actions (login required)

View Item