Pratama, Danang Triansyah and Masrich, Andi (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU. Other thesis, IPDN.
|
Text
IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_KETERTIBAN_SOSIAL[1].pdf Download (382kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): Currently, there are many individuals facing social welfare issues, such as beggars at traffic lights and crowded places, and many street children at traffic lights and other locations. Although the Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 on the regulation of vagrants and beggars has been effectively implemented, there are still vagrants and beggars roaming every side of the city's streets, such as at the three-way intersection near the airport, at the traffic lights towards Pasir Putih, along the sides of the SKA Mall traffic lights, at food stalls, culinary tourism spots at the Keris Monument Roundabout, and several other points.Purpose: To identify and describe the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of social order policies for handling vagrants and beggars by the Pekanbaru City Social Services.Method: The research design used is qualitative with a descriptive method. Data collection in this study was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.Results: The handling of vagrants and beggars by the Pekanbaru City Social Services is based on a structured approach, involving collaboration between various related agencies, and is conducted selectively for better effectiveness. This reflects the local government's serious commitment to addressing social issues with a planned and coordinated approach. Additionally, the rehabilitation of vagrants and beggars is emphasized as an integral part of addressing the issue, focusing on rehabilitation, social empowerment, and overall improvement in their quality of life.Conclusion: Despite facing challenges in resources and the quality of implementing personnel, efforts to enhance professionalism and service quality are also emphasized as important steps to improve the effectiveness of handling the issue of vagrants and beggars. Keywords: Implementation, Policy, Homelessness and Beggars ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): saat ini terdapat banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis yang ada di lampu merah dan tempat keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat lainnya. Walaupun sampai saat ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban gelandangan dan pengemis 2 berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada gelandangan dan pengemis yang didapat berkeliaran pada setiap sisi jalanan kota seperti contohnya lampu merah simpang tiga bandara, lampu merah arah pasir putih, disisi jalan lampus merah Mall SKA, tempat makan pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris, dan beberapa titik lainnya. Tujuan: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan terhadap implementasi kebijakan ketertiban sosial dalam penanganan gelandang dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Metode: Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Penanganan masalah Gepeng oleh Dinsos Kota Pekanbaru didasarkan pada pendekatan yang terstruktur, melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi terkait, dan dilakukan secara selektif untuk efektivitas yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen serius dari Pemda dalam menangani masalah sosial dengan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi. Selain itu, pembinaan terhadap Gepeng ditekankan sebagai bagian integral dari penanganan masalah tersebut, dengan fokus pada rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kesimpulan: Meskipun dihadapkan pada tantangan dalam sumber daya dan kualitas aparatur pelaksana, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan juga ditekankan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah Gepeng. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism J Political Science > JC Political theory |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 31 May 2024 02:56 |
| Last Modified: | 31 May 2024 02:56 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17042 |
Actions (login required)
 |
View Item |
