Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

Relly, Fatihah Khairunnisa and Jaftoran, Ferdinandus (2024) Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Other thesis, IPDN.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH[1].pdf

Download (470kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of implementing Digital Population Identity in Mimika Regency which has obstacles, especially internet networks but is able to win awards in the implementation of IKD. Purpose: The purpose of this study is to find out how the implementation of Digital Population Identity in Mimika Regency. Method: This study uses descriptive qualitative methods on the application of IKD according to Prof. Indrajit's Theory. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (13 informants), dan dokumentasi. Result: The findings obtained by the author in this study are that the application of IKD is quite effective, the government's support for IKD is quite good, the facilities and infrastructure in its application are adequate, the use of IKD is increasing, and the use of IKD is good, although it is still constrained by regulations from the local government, experts, internet networks, security that is not optimal, there is no community initiative towards the use of IKD which is not needed at this time. Conclusion: The implementation of IKD in Mimika Regency is relatively effective, through an increase in the use of IKD in terms of several dimensions and indicators. However, it is still not optimal in its use. due to the new rules and people do not feel accustomed to Digital KTP, KTP with physical proof is still accepted and the lack of use of features contained in the IKD application and in overcoming this, Disdukcapil Mimika makes efforts in the form of promoting IKD through social media, actively doing services until holidays, continuing to socialize IKD to stakeholder institutions. As well as ensuring that people who come to do services already have an IKD, especially the mandatory age of KTP, which is 17 years and over. Keywords: Digital Government; Administration Services; Digital Citizenship Identity 2 ABSTRAK Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika yang memiliki kendala khususnya jaringan internet namun mampu meraih penghargaan dalam penerapan IKD. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap penerapan IKD menurut Teori Prof Indrajit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (13 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penerapan IKD tergolong efektif, pada dukungan pemerintah terhadap IKD cukup baik, sarana dan prasarana dalam penerapannya memadai, penggunaan IKD semakin meningkat, dan pemanfaatan IKD tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan regulasi dari Pemda setempat, tenaga ahli, jaringan internet, keamanan yang belum optimal, tidak adannya inisiatif masyarakat terhadap penggunaan IKD yang dirasa belum dibutuhkan saat ini. Kesimpulan: Penerapan IKD di Kabupaten Mimika tergolong efektif, melalui adanya peningkatan penggunaan IKD yang ditinjau dari beberapa dimensi dan indikator. Namun, masih belum optimal dalam penggunaanya. dikarenakan aturan yang masih baru dan masyarakat belum merasa terbiasa dengan KTP berbentuk Digital, KTP dengan bukti fisik masih diterima serta minimnya penggunaan fitur yang terdapat di aplikasi IKD dan dalam mengatasi hal tersebut Disdukcapil Mimika melakukan upaya berupa mempromosikan IKD melalui media sosial, aktif melakukan pelayanan hingga hari libur, terus mensosialisasikan IKD kepada lembaga stakeholder. Serta memastikan masyarakat yang datang hendak melakukan pelayanan sudah memiliki IKD khususnya usia wajib KTP yaitu 17 tahun keatas. Kata kunci: Pemerintah Digital, Pelayanan Adminduk, Identitas Kependudukan Digital

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
T Technology > T Technology (General)
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM
Date Deposited: 28 May 2024 04:40
Last Modified: 28 May 2024 04:40
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16722

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item