IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Paskalino Kapisa, Chana (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. Diploma thesis, IPDN.

Text REPOSITORY ino.pdf Download (360kB)

Abstract

ABSTRACT (in english) Problem Statement/Background (GAP): Implementation of the Discipline Policy for Civil Servants at the Regional Personnel Agency and Human Resource Development in Tambrauw Regency. Purpose: The purpose of this research is based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants as a basic rule so that it creates a mindset for Civil Servants at the BKDPSDM Tambrauw Regency to be aware that with these regulations and provisions the creation of quality Civil Servants in carrying out their duties. Method: The research method used in this study is a qualitative method because the research process is in the form of explanations or statements, with data collection techniques that focus on observation, interviews, and documentation. In collecting data, the informants in the study consisted of the Head of BKDPSDM, Secretary of BKDPSDM, Head of Personnel Sub-Division, Head of Education and Training and Personnel Section Staff. Result: The results showed that the implementation of the Disciplinary Policy for Civil Servants at the Tambrauw Regency Regional Personnel and Human Resource Development Agency had not gone well because there were several obstacles that occurred, such as in the application of individuals who violated discipline were BKDPSDM employees themselves, then the facilities and infrastructure were inadequate such as the allocation of offices that are not wide enough to work. Conclusion: The implementation of the Employee Discipline Policy at BKDPPSDM Tambrauw Regency has not run optimally, this can be seen from several indicators that have not been maximized, especially in large organizational indicators, clarity of functions, packaging, implementation, number of personnel, quality of personnel, allocation of allocations, while indicators are categorized as work relations, clarity direction, and accuracy of use. Keywords: Policy implementation, Discipline, Civil Servants ABSTRAK (in bahasa) 1. Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengangkat judul ‘Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrauw’. Tujuan: Tujuan dari penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil sebagai aturan dasar agar menimbulkan pola pikir Pegawai Negeri Sipil pada BKDPSDM Kabupaten Tambrauw sadar dengan adanya peraturan dan ketentuan tersebut terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Metode: Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena dalam proses penelitian berupa penjelasan atau pernyatan, dengan teknik pengumpulan data yang memfokuskan berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam pengumpulan data, informan dalam penelitian terdiri dari, Kepala BKDPSDM, Sekretaris BKDPSDM, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Staf Bagian kepegawian. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrauw belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti dalam penerapannya oknum yang melanggar disiplin merupakan pegawai BKDPSDM sendiri, kemudian sarana dan prasaran yang belum memadai seperti alokasi kantor yang belum cukup luas untuk bekerja. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Disiplin pegawai pada BKDPSDM Kabupaten Tambrauw belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang belum maksimal utamanya pada indikator besaran organisasi, kejelasan fungsi, konsistensi, penerapan, jumlah personil, kualitas personil, alokasi peruntukan, adapun indikator yang sudah kategori baik yaitu hubungan kerja, kejelasan arah, dan ketapatan penggunaan. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	24 Jul 2023 06:50
Last Modified:	24 Jul 2023 06:50
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16101

Actions (login required)

View Item