Rizky, muhammad (2023) POLITIK ANGGARAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Jurnal Muhammad Rizky_30.0971_Politik Anggaran Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kecamatan Maratua Kabupaten Berau.pdf Download (242kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Maratua Island located in Maratua District has its underwater beauty which is an object of local and foreign tourists. People on this island on average work and work to make a living as fishermen, fish pond entrepreneurs, to owners of public places such as places to stay or hotels and also places to eat. Tourism development programs are the responsibility of the government, there are several works that must be completed by prioritizing tourism development can be achieved including improving transportation networks, hotels, and other visitor facilities. Of course, to complete the work, sources of funds are needed, both from the APBD or APBN and grant funds. Objective: The purpose of this study is to find out budget politics in the development of tourist attractions in Berau Regency. Purpose: The purpose of this study is to find out budget politics in the development of tourist attractions in Berau Regency. Method: This research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The informants for this research consisted of members of the DPRD, the Culture and Tourism Office, the Maratua sub-district and the community. Data collection techniques are carried out by interviews, observations and documentation. Result: The results showed that the budget allocation for tourism development in Berau Regency was very minimal. The government can only allocate a limited amount of funds for the development of certain tourist areas. In the past 5 years, there are still many attractions that have not been well developed. In addition, there are several obstacles in tourism sector development policies, among others: interaction between the government and the private sector and the community, aspects of infrastructure development management, budget, aspects of marketing and promotion management and aspects of human resources. Conclusion: Budget politics in the development of tourist attractions in Maratua District, Berau Regency has been running as it should, both from the DPRD, and the Executive have a commitment to allocate a budget for the development of tourist attractions. However, there has been no participation from the community to take an active role in the budget planning process of tourist attractions. Keywords: Local Original Revenue, Budget Politics, Retribution ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pulau Maratua yang terletak di Kecamatan Maratua memiliki keindahan bawah lautnya yang menjadi objek wisatawan lokal maupun mancanegara. Masyarakat dipulau ini rata-rata berprofesi dan berkerja untuk menyambung hidup sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, hingga pemilik tempat-tempat umum seperti tempat menginap atau hotel dan juga tempat makan. Program pengembangan wisata menjadi tanggung jawab pemerintah, terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dengan memprioritaskan agar pengembangan wisata dapat tercapai diantaranya meningkatkan jaringan transportasi, hotel, dan fasilitas pengunjung lainnya. Tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diperlukan sumber dana yang berasal baik itu dari APBD atau pun APBN serta dana hibah. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui Politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Berau. Metode: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak anggota DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat Maratua dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasai dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau sangat minim. Pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah terbatas untuk pengembangan kawasan wisata tertentu saja. Dalam 5 tahun terakhir, masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Disamping itu, adanya beberapa hambatan dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata antara lain: interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, anggaran, aspek manajemen pemasaran dan promosi dan aspek SDM. Kesimpulan: Politik Anggaran dalam pengembangan objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari DPRD, maupun Eksekutif memiliki komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata. Akan tetapi belum adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses perencanaan anggaran objek wisata. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Politik Anggaran, Retribusi
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 07:11 |
| Last Modified: | 20 Jul 2023 07:11 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15882 |
Actions (login required)
 |
View Item |
