NUR, MUHAMMAD ARHAM (2023) PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MUHAMMAD ARHAM NUR_30.1208_PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR ROVINSI SULAWESI SELATAN.pdf Download (295kB) |
Abstract
Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the many alleged Pilkada violations that occurred in Makassar City. Purpose: The purpose of this research is to find out and analyze related participatory supervision in preventing election violations in Makassar City, find out and analyze the inhibiting factors encountered by Bawaslu Makassar City in participatory supervision in preventing election violations, find out and analyze the efforts made by Bawaslu Makassar City in knowing the inhibiting factors in participatory supervision. Method: The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Result: From the research conducted by the author, the results obtained are participatory supervision in preventing election violations in Makassar City using Handoko's theory of supervision with the first dimension of determining procedures, the procedures that have been set implemented by Bawaslu Makassar City have been running with the procedures that have been set because the Makassar City Bawaslu program runs with the procedures that have been determined, The second dimension is the determination of competency standard measurements, Bawaslu Makassar City does not have specific standards in supervision, at least the community carries out voluntarily and with integrity in supervision in elections, the third dimension is the implementation of activities, the implementation of participatory supervision activities in Makassar City has been carried out using 3 methods of carrying out socialization, creating citizen forums and making the community a pioneer in election supervision. The inhibiting factors that occur are the lack of budget and low community participation in supervision so that Bawaslu hopes that the community will increase their participation in supervision so as to create democratic elections. Conclusion: The implementation of participatory supervision by the Election Supervisory Body in Makassar City has run in accordance with the established programs and procedures. The Standard Operating Procedures that have been made by Bawaslu Makassar City help in carrying out the supervision program to prevent violations in the Makassar City regional elections. Keywords: Supervision, Regional Head Election, Partisipasion ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kota Makassar . Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pilkada di Kota Makassar, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui oleh Bawaslu Kota Makassar dalam pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar dalam mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan partisipatif. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pilkada di Kota Makassar dengan menggunakan teori pengawasan dari Handoko dengan dimensi yang pertama penetapan prosedur, Prosedur yang telah di tetapkan di laksanakan oleh Bawaslu Kota Makassar sudah berjalan dengan prosedur yang telah di tetapkan di karenakan program bawaslu Kota Makassar berjalan dengan prosedur yang telah di tentukan, dimensi yang kedua ialah penentuan pengukuran standar kompetensi, Bawaslu Kota Makassar tidak memiliki standar yang khusus dalam pengawasan setidaknya masyarakat melaksanakan dengan sukarela dan berintegritas di dalam pengawasan di Pemilu, dimensi yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di Kota Makassar telah terlaksana dengan menggunakan 3 metode melaksanakan sosialisasi, membuat forum warga dan menjadikan masyarakat menjadi pelopor di pengawasan dalam pemilu.faktor penghambat yang terjadi minimnya anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sehingga Bawaslu berharap masyarakat meningkatkan partisipasinya di dalam pengawasan sehingga menciptakan pemilu yang berdemokrasi. Kesimpulan: Pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan program dan prosedur yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Makassar membantu dalam menjalankan program pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pilkada Kota Makassar Kata kunci: Pengawasan, Pilkada, Partisipatif
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 17 Jul 2023 07:35 |
| Last Modified: | 17 Jul 2023 07:35 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15831 |
Actions (login required)
 |
View Item |
