Fadan, Juwita Anggraeni Melanesia (2023) Peran pemerintah kabupaten sorong dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan lintas kabupaten sorong dengan masyarakat suku moi kabupaten sorong provinsi papua barat. Other thesis, IPDN.
|
Text
Juwita Anggraeni_30.1550_Peran Pemerintah Kabupaten Sorong Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Jalan Lintas Kabupaten Sorong Dengan Masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong Kabupaten Papua Barat.pdf Download (581kB) | Preview |
Abstract
Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. . Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hukum dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukum dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dan mengetahui peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Pembangunan Jalan lintas kabupaten dengan masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data-data yang ada dianalisis dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan.Hasl penelitian ini adalah mencapai kesepakatan, kompensasi yang kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya tanah atau SDM yang menjadi sumber penghidupannya kemudian di samping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial, saran dalam penelitian ini yaitu Kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, hendaknya segera melakukan inventarisasi, dan pendataan, terhadap tanah-tanah adat yang dimiliki oleh marga-marga dari suku Moi di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Hal ini perlu dilakukan karena laju modernisasi dan pembangunan akan terus menggeser kepemilikan tanah adat. Kepada notaris, ketika menjalankan tugas jabatannya agar selalu berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris Kepada kantor pertanahan, hendaklah melakukan pendekatan lebih instensif, dan menjalin komunikasi yang lebih baik terhadap warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong. Hal ini perlu dilakukan mengingat tidak meratanya tingkat pendidikan warga masyarakat di Indoensia, dan adanya sistem kesukuan yang masih kental di wilayah Kabupaten Sorong.Pentingnya pendaftaran tanah di sosialisasikan secara berkesinambungan. Kata Kunci : Peran, Pemerintah kabupaten, pembangunan, suku moi In general, conflicts are caused by differences in opinions, thoughts, words, and actions. A basic attitude that is difficult and does not want to accept and appreciate such differences will change someone to have a conflicting nature. . The problem in this research is how to implement the law in resolving cross-district road construction conflicts and the government's role in resolving cross-district road construction conflicts with the Moi Tribe community, Sorong Regency, West Papua Province. The purpose of this study was to determine the implementation of the law in resolving cross-district road construction conflicts and to determine the government's role in resolving cross-district road construction conflicts with the Moi Tribe community, Sorong Regency. This study uses qualitative methods based on the philosophy of positivism, used to examine certain populations or samples. Existing data were analyzed by collecting data, analyzing data and drawing conclusions. The result of this study was to reach an agreement, that compensation to indigenous peoples should take into account the loss of land or human resources which are their source of livelihood. In addition, the role of the government which is very neutral needed in dealing with various conflicts that occur so that it can benefit both parties and can create social integration, the suggestion in this study is that the Malamoi Indigenous Peoples' Institution (LMA) should immediately carry out an inventory and data collection of customary lands owned by clans - a clan from the Moi tribe in the Sorong Regency, West Papua Province. This needs to be done because the pace of modernization and development will continue to shift customary land ownership. To a notary, when carrying out his/her official duties, to always be guided by the provisions of the Law on Notary Position and the Notary Professional Code of Ethics for the land office, they should take a more intensive approach, and establish better communication with members of the public in the Sorong Regency area. This needs to be done bearing in mind the uneven education levels of society in Indonesia, and the existence of a tribal system that is still strong in the Sorong Regency area. The importance of land registration is socialized on an ongoing basis. Keywords: Role, district government, development, moi tribe
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 11 Jul 2023 01:32 |
| Last Modified: | 11 Jul 2023 01:32 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15725 |
Actions (login required)
 |
View Item |
