KESETARAAN GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Badar Alam, Amin Amriyadi (2023) KESETARAAN GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT. Other thesis, IPDN.

Preview

Text Amin Amryadi Badar Alam.pdf Download (350kB) | Preview

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): Women's representation in the DPRD is starting to become a concern for the Indonesian government. Gender equality in politics gives birth to affirmative action policies for women. However, affirmative action policy has not worked as expected. Purpose: This study aims to obtain an overview of gender equality in the membership of the Padang City DPRD and the inhibiting factors of gender equality in the membership of the Padang City DPRD. Method: The method used in this study is Descriptive Qualitative with a descriptive approach is a research method that emphasizes understanding in social life problems based on reality conditions or natural settings that are holistic, complex, and detailed. Meanwhile, data collection techniques are carried out by interviews and documentation. And the theory used in this study is the Theory of Gender Equality. This theory consists of four dimensions: access, benefits, participation, and control. Results: The results showed that gender equality in the membership of the Padang City DPRD has not been realized because of the lack of optimal affirmative action policies, as well as the inhibiting factors of gender equality in the membership of the Padang City DPRD are community stigma against women who are in politics, women must have greater performance in society, and obstacles in recruiting female candidates by political parties. Therefore, the author suggests that political parties should prepare female candidates internally before participating in elections, and the government needs to re-evaluate policies on affirmative action. Conclusion: Gender equality in the Padang City Regional People's Representative Council cannot be said to be equal because of the low representation of women in the Padang city DPRD membership and even though the Affirmativ Action policy has been implemented, it is still not optimal, because there are still negative assumptions about women in politics and the strong patriarchal culture in Minangkabau society and the lack of will of political elites. Keywords: Affirmativ Action, Gender Equality, DPRD ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterwakilan perempuan di DPRD mulai jadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan affirmativ action bagi perempuan. Namun, kebijakan affirmative action belum berjalan dengan seperti yang diharapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang dan faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode peneliitian yang menekankan pada pemahaman dalam masalah-masalah dikehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kesetaraan Gender. Teori ini terdiri dari empat dimensil yaitu akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum setaranya gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang karena belum terealisasinya kebijakan affirmative action dengan optimal, serta adanya faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang ialah stigma masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, serta kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik. Maka penulis meyarankan sebaiknya partai politik melakukan persiapan kandidat perempuan secara internal sebelum mengikuti pemilu, dan pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan tentang affirmativ action. Kesimpulan: Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan Afirmativ Action tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta kurangnya kemauan elit-elit politik. Kata Kunci: Affirmativ Action, Kesetaraan Gender, DPRD

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	14 Jul 2023 01:48
Last Modified:	14 Jul 2023 01:48
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15678

Actions (login required)

View Item