IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kalakmabin, Tobias (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN. Other thesis, IPDN.

Text Tobias K. Repository.pdf Download (357kB)

Abstract

ABSTRACT Problems/Background (GAP): The researcher focuses on the problem, namely the absence of a regulation from the Regent of the Gunung Bintang Regency which regulates the enforcement of human rights, the not yet optimal implementation of policies for upholding human rights in Gunung Bintang Regency, the willingness of human resources in upholding human rights in the Gunung Bintang Regency which is inadequate, the lack of facilities and infrastructure in upholding human rights in the Gunung Bintang Regency. Purpose: This study aims to identify and analyze the implementation of human rights enforcement policies in the Gunung Bintang District, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of human rights enforcement policies in the Gunung Bintang District, to identify and analyze efforts to overcome these factors factors inhibiting the implementation of human rights enforcement policies in Gunung Bintang District. Method: The research method used is qualitative research with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Result/Meeting: Obstacles that occur in the implementation of human rights enforcement policies in Gunung Bintang Regency are that the facilities and infrastructure in upholding human rights have not been fulfilled, such as security posts in each district, then inadequate access to transportation, besides that there is a lack of public knowledge related to human rights enforcement policies. The theory used as an analytical tool in writing this thesis is implementation theory according to Edward III translated by H. Tachjan, where there are four important variables in the implementation of a policy, namely Communication, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure. Conclusion: Based on the results of research in the field that the Implementation of Human Rights Enforcement Policies in the Gunung Bintang Regency has been going well, but in the process there are still obstacles that are of concern to the regional governments in overcoming them so that the process of upholding human rights is in accordance with the objectives of the Law Law 39 of 1999 concerning Human Rights can be implemented properly and in accordance with the contents of the law. Keywords: Policy Implementation, Human Rights   ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan yaitu belum adanya peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengatur tentang penegakan Hak Asasi Manusia, belum optimalnya implementasi kebijakan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten pegunungan Bintang, kesediaan sumber daya manusia dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tujuan: Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Pertemuan: Hambatan yang terjadi dalam implementasikan kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang adalah sarana dan prasarana dalam penegakan hak asasi manusia belum terpenuhi, seperti pos-pos keamanan di setiap distrik, kemudian akses transportasi yang belum memadai, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan penegakan hak asasi manusia. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori implementasi menurut Edward III yang diterjemahkan oleh H. Tachjan, dimana terdapat empat variabel penting dalam implementasi suatu kebijakan yaitu Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure. Kesimpulan: Berdasarkan hasil Penelitian dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang sudah berjalan dengan baik, namun dalam prosesnya masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi perhatian para pemerintah daerah dalam mengatasinya sehingga proses penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai isi undang-undang tersebut. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Administrasi Pemerintahan Daerah FMP
Date Deposited:	04 Jul 2023 04:24
Last Modified:	04 Jul 2023 04:24
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15526

Actions (login required)

View Item