IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

REYNALDI ALI, RIFKY (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG. Other thesis, IPDN.

Preview

Text repository rifky fix.pdf Download (357kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Bantuan Hukum mengacu pada pentingnya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, serta bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara berbayar. Bantuan hukum berkembang di Indonesia yang pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju. Permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum bagi rakyat miskin khususnya di Provinsi Lampung sendiri memiliki kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup tinggi. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”. Tujuan : Memperoleh deskripsi mengenai bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung sudah terealisasikan, kemudian mengetahui apa yang menjadi hambatan dan upaya dari pemerintah melaksanakan Kebijakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Metode : Peneliti ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil : Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya efektif berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Kesimpulan : Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara efektif. Terdapat beberapa Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Saran : Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum di bidang hukum terkait kasus pelanggaran Ham agar target kebijakan dapat terealisasikan seluruhnya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih ini. Perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah baru dengan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin,Kebijaka

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	05 Jul 2023 01:59
Last Modified:	05 Jul 2023 01:59
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15203

Actions (login required)

View Item