PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA DPRD MELALUI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PRAYITNO, MUHAMMAD ALFIAN (2023) PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA DPRD MELALUI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Other thesis, IPDN.

Preview

Text repository fix.pdf Download (363kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Implementasi kebijakan affirmative action saat ini belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dan memperoleh gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan affirmative action dalam judul, "PENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA DPRD MELALUI OPTIMALISASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN" Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman, alat analisis data hanya menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi dan faktor eksternal yaitu pengaruh budaya patriarki, anggapan bahwa perempuan bertanggungjawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan gender. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan affirmative action yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Adapun saran yang diberikan berdasarkan hail penelitian yang diperoleh yaitu perlu adanya peningkatan peran partai politik dalam kebijakan affirmative action, penegasan dan pembaharuan regulasi berdasarkan pola perkembangan masyarakat Indonesia terkait kuota 30%. Kata Kunci: Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, DPRD ABSTRACT The implementation of the affirmative action policy has not yet achieved optimal results, due to the lack of representation of women in the legislature, especially in the city of Banjarmasin. Therefore the author is interested in conducting research to find out the factors that influence the low representation of women and obtain an overview of the strategies used to optimize affirmative action in the title, "INCREASING WOMEN'S REPRESENTATIVENESS IN DPRD INSTITUTIONS THROUGH OPTIMIZATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICIES IN BANJARMASIN CITY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE" The method used in this study is using a qualitative approach. The data collection techniques through interviews and documentation. While the data analysis technique uses the Miles and Huberman technique, the data analysis tool only uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the low representation of women was influenced by internal factors, namely the limited number of qualified and qualified women in politics, the lack of support among women, the lack of experience in organizing and external factors, namely the influence of patriarchal culture, the assumption that women are responsible in the domestic sector, lack of will political elites in opening opportunities for women's involvement and lack of coordination between groups in gender matters. The strategy used in optimizing affirmative action is by continuing to encourage women to join parties or community organizations, calling on political parties to involve women and empowering women. The suggestions given are based on the research results obtained, namely the need to increase the role of political parties in affirmative action policies, affirmation and renewal of regulations based on the pattern of development of Indonesian society related to the 30% quota. Keywords: Affirmative Action, Women's Representation, DPRD

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JF Political institutions (General)
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	14 Jul 2023 01:31
Last Modified:	14 Jul 2023 01:31
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15186

Actions (login required)

View Item