IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NABIRE

Wakerkwa, Emma Devi (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NABIRE. Other thesis, IPDN.

Text RINGKASAN SKRIPSI_EMMA DEVI WAKERKWA.pdf Download (310kB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan Perumahan dan Permukiman kumuh adalah permasalahan yang menjadi permasalahan umum karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di dunia namun juga terjadi di Indonesia termasuk Kabupaten Nabire. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman merupakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nabire guna menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan luas Kabupaten Nabire yang mencapai 12.075 km2 sejumlah 67.6 ha wilayah di kabupaten nabire termasuk dalam wilayah dengan kategori perumahan dan permukiman kumuh. Penulis melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah serta apa saja faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire terkait pelaksanaan Peraturan Daerah/Kebijakan tersebut. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan observasi,wawancara serta dokumentasi. Teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edwards III. Setelah melakukan penelitian ini penulis dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian yakni dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik ini buktikan dengan masih terdapat daerah-daerah yang tergolong kumuh ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nabire beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bersih. Kata Kunci : Implementasi, Kumuh, Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah ii ABSTRACT The problem of housing and slum settlements is a problem that is a common problem because this problem does not only occur in the world but also occurs in Indonesia, including Nabire Regency. Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Settlements is a Regional Regulation made by the Nabire Regency Government to deal with slum housing and slum settlement problems in Nabire Regency. As we know, with an area of Nabire Regency which reaches 12,075 km2, a total of 67.6 ha of area in Nabire Regency is included in the area with the category of housing and slums. The author conducted this research with the aim of obtaining an overview of how the Regional Regulations are implemented and what are the inhibiting factors contained in the implementation of these Regional Regulations and what efforts have been made by the Nabire Regency Government regarding the implementation of these Regional Regulations/Policies. In this study the authors used a descriptive qualitative method with an inductive approach and the data collection technique used was observation, interviews and documentation. The theory used by the authors in conducting this research is to use Edwards III's Policy Implementation theory. After conducting this research, the author can describe the results of the study, namely that the implementation of the Regional Regulations has been implemented but has not gone well, this is evidenced by the fact that there are still areas that are classified as slums because the Nabire Regency Government and the Public Housing and Settlement Area Office of Nabire Regency have not socialized enough to the community and the lack of public awareness to live healthier and cleaner. Keywords: Implementation, Slum,Urban slum, local regulation

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	20 Jun 2023 08:15
Last Modified:	20 Jun 2023 08:15
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15047

Actions (login required)

View Item