EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SIMPANG LIMA GUMUL KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

bagaskara, galih mahendra (2023) EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SIMPANG LIMA GUMUL KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR. Diploma thesis, IPDN.

Text repository bagas.pdf Download (566kB)

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima di wilayah Simpang Lima Gumul Kediri. Metode: penelitian kualitatif dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya penertiban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam peraturan daerah Kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kediri. Kesimpulan: Pelaksanaan pengawasan PKL oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri No. 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan dan Persetujuan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri tidak dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya PKL berjualan di kawasan Gumul Simpang Lima Kabupaten Kediri.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	19 Jun 2023 04:16
Last Modified:	19 Jun 2023 04:16
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14943

Actions (login required)

View Item