IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad, Sangayodya Natagama (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, IPDN.

Text SANGAYODYA NATAGAMA MUHAMMAD_30.0847_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.pdf Download (491kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP) : The government issued Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which gives authority to the regions to regulate and manage their own territorial affairs. This is called regional autonomy, which is given to villages. The village has an important role in regulating and managing the interests of its community as well as carrying out administration, development and society. Purpose: The purpose of forming a village is to increase the ability to administer government in a sustainable and equitable manner. Method: This study aims to understand phenomena related to the research subject and provide written descriptive data results or oral statements from informants. the method uses a qualitative approach with a descriptive method according to the theory of Merille S. Grindle (1980). Data collection techniques were carried out by in-depth observation of the situation in the field, interviews (17 informants), and documentation. Result: The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of ADD provides benefits for the performance of village officials, infrastructure, and community empowerment. Supporting factors in the implementation of these policies are clear regulations and synergies between program implementers. However, the inhibiting factors were the not optimal use of Special Financial Assistance (BKK) funds and delays in providing technical guidance regarding the use of ADD from the Central Government to villages. It is hoped that action will be taken to improve policy implementation for greater benefit to the community. Program implementers in Siman Village, Krenceng Village, and Kencong Village have good compliance. Human resources, financial resources, and natural resources are needed for this policy, and indicators such as actor power and strategy are important factors in achieving policy objectives. Conclusion: The impact of this policy can be seen in improving the quality of village facilities and infrastructure, reducing community complaints about village government performance, and increasing the quality of public servicesin villages for the community. Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Public Services Permasalahan/Latar Belakang (GAP Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan kewilayahannya sendiri. Hal ini disebut otonomi daerah, yang diberikan kepada desa. Desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta menjalankan administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tujuan: Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berkelanjutan dan merata. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian dan memberikan hasil data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut teori Merille S. Grindle(1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi mendalam terhadap situasi di lapangan, wawancara (17 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penyelenggaraan ADD memberikan manfaat bagi kinerja perangkat desa, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut adalah regulasi yang jelas dan sinergi antar pelaksana program. Namun, faktor penghambat adalah belum optimalnya penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan keterlambatan pemberian panduan teknis terkait penggunaan ADD dari Pemerintah Pusat ke desa. Diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.. Kepatuhan pelaksana program di Desa Siman, Desa Krenceng, dan Desa Kencong baik. Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alam diperlukan untuk kebijakan ini, serta indikator seperti kekuasaan dan strategi aktor menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Kesimpulan: Dampak kebijakan ini terlihat dalam peningkatankualitas sarana dan prasarana desa, menurunnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik di desa untukmasyarakat. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pelayanan Publik

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	14 Jun 2023 06:49
Last Modified:	14 Jun 2023 06:49
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14663

Actions (login required)

View Item