PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI SEPADAN JALAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

HAKIM, SANDI LUKMAN (2023) PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI SEPADAN JALAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN. Other thesis, IPDN.

Text Sandi Lukman Hakim H5 30.0631.pdf Download (337kB)

Abstract

ABSTRACK Problem/Background (GAP): The Civil Service Police Unit was formed to enforce local regulations and perkada to maintain public peace and order and implement community protection. The Civil Service Police Unit is an OPD, or regional apparatus organization formed with the task of enforcing Regional Regulations and Regional Head Regulations which has the task of maintaining public order and peace and implementing community protection. Purpose: The objectives to be achieved in this study are to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in the control of illegal buildings in Serang Regency, describe and analyze the factors that become obstacles and their supporters, and describe and analyze efforts to overcome obstacles. Method: The research design used is a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. The theory used by researchers is the theory of control according to Retno Widjajanti. The results of this study show that the Civil Service Police Unit in the Control of Wild Buildings in Serang Regency has played a role and is running but has not been optimal. Results: The inhibiting factors are 1) lack of personnel, 2) limited availability of facilities and infrastructure, 3) limited budget availability, 4) lack of public awareness of applicable local regulations. The supporting factors are, 1) good quality of Human Resources (HR), 2) the establishment of good communication and coordination in the internal and external environment of the Serang Regency Civil Service Police Unit. It is recommended that there be increased socialization of local regulations, increased facilities, and infrastructure budgets, provide strict sanctions against violators, as well as accurate data collection and reporting and a system be created for related agencies online so that every building in Serang Regency can be monitored easily. Conclusion: The role of the Civil Service Police Unit in regulating illegal buildings in Serang Regency has been running but has not been maximized, this has been described in accordance with the dimensions and indicators of the theory that researchers use, as well as its implementation in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP) and still upholds Human Rights (HAM). Keywords: Role of Civil Service Police Unit, Control ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Tujuan: Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Serang, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasi hambatannya. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penertiban menurut Retno Widjajanti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Serang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hasil/Temuan: Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, 2) terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang. Direkomendasikan agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanki yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kabupaten Serang dapat dipantau dengan mudah. Kesimpulan: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Kata Kunci: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	21 Jun 2023 08:00
Last Modified:	21 Jun 2023 08:00
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14579

Actions (login required)

View Item