PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAPURA

rumbewas, edmon dirk (2023) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAPURA. Other thesis, IPDN.

Text edmon dirk rumbewas_29.1737_peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda nomor 9 tahun 2014 tentang pengawasan pengedaran minuman beralkohol di kabupaten jayapura provinsi papua.pdf Download (317kB)

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pelaksanaan asas desentralisasi terutama untuk daerah otonomi khusus diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Begitu juga untuk kebijakan mengenai minuman keras di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meninjau konsumsi minuman keras sebagai kebiasaan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Jayapura yang merupakan pengaruh dari bangsa Eropa yang pernah menjajah daerah Papua. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat merusak generasi muda di Kabupaten Jayapura yang tidak lagi memegang nilai-nilai luhur adat istiadat Kabupaten Jayapura. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Metode: Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh dengan adanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum efisien ditinjau dari peran Satpol PP, sehingga perlu diupayakan koordinasi dalam menjalin sinergi bersama POLRI dalam penegakan perda tersebut. Terutama pada hari rawan mendekati acara keagamaaan yang sering ditemukan oknum-oknum toko yang masih menjual minuman alkohol tanpa izin pemerintah. Kesimpulan: Peran Satpol PP di Kabupaten Jayapura sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mendasari Satpol PP tetapi terdapat beberapa indikator yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura, perlu ditingkatkan dari koordinasi serta kompetensi sehingga Satpol PP juga menunjukkan peran model yang baik bagi masyarakat untuk lebih mudah mengawasi masyarakat Kabupaten Jayapura terkait tindakan ilegal pngedaran minuman beralkohol. Kata kunci: Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014; Satpol PP; Kabupaten Jayapura

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	09 Jun 2023 07:32
Last Modified:	09 Jun 2023 07:32
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14182

Actions (login required)

View Item