ANALISIS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERKIMTAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Triputra, Andri (2023) ANALISIS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERKIMTAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Other thesis, IPDN.

Text ANDRI TRIPUTRA_30.0173_ANALISIS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERKIMTAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.docx Download (683kB)

Abstract

Abstract Problem Statement/Background (GAP): The problem of managing housing and settlements has always been a phenomenon in the local government of Pesisir Selatan Regency regarding unresolved slums around Carocok Beach, Tarusan Pesisir Selatan. District Head Regulation No. 85 of 2018 is a policy product made by the Pesisir Regency Regional Government. This regulation regulates the strategy for implementing housing and residential areas in Pesisir Selatan Regency so that good housing and settlement governance is implemented. The authorized Regional Regulation organizer is the Housing and Settlements Office of Pesisir Selatan Regency. Purpose: The purpose of this study was to find out how far the implementation of Pesisir Selatan Regent Regulation Number 85 of 2018 concerning the Strategy for the Implementation of Housing and Settlement Areas for the Housing, Land and Environment Housing Service in Pesisir Selatan Regency. Methods: This research uses qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. Result: The Housing and Settlements Office of Pesisir Selatan Regency has implemented the Regional Head Regulation in accordance with existing standard procedures but has not been optimal. There are still many regional points whose development has not been followed up by the local government, especially in the Carocok Tarusan Coastal South Area. Therefore the Regional Government must immediately accelerate the implementation of housing and settlements in realizing clean and orderly city governance so as to achieve community welfare. Conclusion: Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the Housing and Settlement Areas and Land Affairs Office participates in implementing housing and residential areas, especially slum areas and assists the Regional Government and coordinates with the Pesisir Selatan Civil Service Police Unit in enforcing the applicable Regional Regulations . Keywords: Analysis, Regional Head Regulations, Slum Area, Regional Government. Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukimaan saat ini selalu menjadi fenomena di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait Permukiman Kumuh yang belum terselesaikan di sekitaran Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan. Peraturan Bupati No 85 Tahun 2018 adalah sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir. Peraturan ini mengatur bagaimana strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terlaksana tata kelola perumahan dan permukiman dengan baik. Penyelenggara Perkada yang berwewenang yakni Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan sudah menjalankan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar prosedur yang ada namun belum optimal. Masih banyak titik-titik daerah yang belum ditindaklanjuti pembangunannya oleh pemerintah daerah terkhususnya di Kawasan Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan .Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera melakukan percepatan penyelenggaraan perumahan dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola kota yang bersih dan teratur hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan: Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan turut berperan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terutama kawasan kumuh dan membantu Pemerintah Daerah serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku. Kata Kunci: Analisis , Peraturan Kepala Daerah, Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	05 Jun 2023 04:03
Last Modified:	05 Jun 2023 04:03
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13593

Actions (login required)

View Item