Khalik, Alya Tiara Putri (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Repository_ALYA TIARA PUTRI KHALIK_B2_03_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG.pdf Download (152kB) |
Abstract
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, namun sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan perizinan ini. Tujuan : Penelitian ini bertujuan Untuk menyusun upaya yang dapat dilakukan dalam Impleimeintasi Keibijakan Peinyeileinggaraan Teirpadu Satu Pintu Di Kota Bandar Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil/Temuan: Salah satu cara pemerintah membangun fasilitas perizinan adalah dengan menerbitkan sistem Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di tingkat daerah dan pusat. Tujuan utama dari sistem OSS adalah untuk memfasilitasi kegiatan bisnis di Indonesia guna meningkatkan investasi dan bisnis. Sistem layanan OSS ini diluncurkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku bagi seluruh Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Provinsi Lampung telah mengalami perbaikan kearah yang lebih positif melalui penerapan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu meskipun masih terdapat berbagai keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan jadwal pengambilan surat izin. Kata Kunci : Perizinan, Pelayanan Publik, Terpadu Satu Pintu ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Permits are an important aspect of public service, although they are not needed every day, they play an important role in our lives. Without it, there's a lot we can't do because permission is a legally important piece of evidence. There is no other part of the public domain where the interaction between the government and the people is so clear and direct as in the licensing service section. As the front guard for government services to the community, it can be said that the government's performance as a whole is really judged by how good this licensing service is. Purpose: This study aims to compile efforts that can be carried out in the Implementation of One-Stop Integrated Management Policy in the City of Bandar Lampung. Method: This study uses a qualitative method because it is used for scientific research. Result: One way for the government to build licensing facilities is by issuing an Online Single Submission (OSS) system. Online Single Submission (OSS) is a licensing system that utilizes information technology that integrates licensing at the regional and central levels. The main objective of the OSS system is to facilitate business activities in Indonesia in order to increase investment and business. The OSS service system was launched in the context of business licensing services that apply to all Institutions, Ministries and Regional Governments throughout Indonesia, including in the city of Bandar Lampung. Conclusion: The implementation of the policy for implementing one-stop integrated services in Bandar Lampung City which has been implemented by DPMPTSP shows that licensing services in Lampung Province have experienced improvements in a more positive direction through the implementation of a one-stop integrated licensing service system even though there are still various complaints from the public regarding delays in the schedule for taking letters permission. Keywords: Licensing, Public Service, Government, Order
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 08 Jun 2023 06:07 |
| Last Modified: | 08 Jun 2023 06:07 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13417 |
Actions (login required)
 |
View Item |
