Az-zahra, Nailah (2023) IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI DI WILAYAH KABUPATEN BONE. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
NAILAH AZ-ZAHRA_30.1214_IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI DI WILAYAH KABUPATEN BONE (1).pdf Download (503kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Researchers conducted this study motivated by the many obstacles in terms of water resources management, especially irrigation due to the lack of enforcement of rules governing everything about irrigation. In its implementation, several problems result in the regulation, arrangement, and improvement of the benefits of irrigation water being incompatible with its function and designation as it exists in the applicable legal basis. Some of these problems include erecting buildings on irrigation boundaries without permits, the use of irrigation water for personal use, and many communities around irrigation sites that dispose of or drain household waste into irrigation canals. However, until now there has been no action or strict sanction for these violations. Purpose: The purpose of this study is to see how the implementation of policy enforcement regulating irrigation in the Bone Regency area has been running but there are still many violations that occur. Method: This study uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. The data collection techniques used are observation, semi-structured interviews, and documentation. And the theory used related to this research is the implementation theory according to Purwanto & Sulistyastuti which focuses on 6 elements, namely Policy Quality, Adequacy of Policy Inputs, Instrument Accuracy, Implementor Capacity, Characteristics and Support, and Environmental Conditions. Result: Based on the results of the analysis, in terms of enforcement of local regulations on irrigation in the Bone Regency area, it has not been maximally seen from the parties who should be authorized to implement this. Conclusion: The implementation of enforcement of South Sulawesi provincial regulation Number 3 of 2009 concerning Irrigation in the Bone Regency area has not been carried out optimally, especially in the enforcement of any violations that occur not fully in accordance with the regional regulation. Thus, based on this, it can make related OPD intensify more effective efforts in order to minimize problems that still occur. Keywords: Implementation; Enforcement; Local Government Regulation; Violations; Irrigation ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadi banyaknya kendala dalam urusan pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi karena kurang ditegakkannya aturan yang mengatur segala hal tentang irigasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengaturan, penataan, dan peningkatan manfaat air irigasi menjadi tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya seperti yang ada pada dasar hukum yang berlaku. Beberapa permasalahan tersebut seperti mendirikan bangunan di atas sempadan irigasi tanpa izin, pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan pribadi, serta banyak masyarakat di sekitar lokasi irigasi yang membuang atau mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran irigasi. Tetapi, sampai sekarang belum ada tindakan maupun pemberian sanksi secara tegas terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana implementasi penegakan kebijakan yang mengatur tentang irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bone yang selama ini berjalan namun masih saja banyak pelanggaran yang terjadi. Metode: Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Serta teori yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah teori implementasi menurut Purwanto & Sulistyastuti yang memfokuskan pada 6 unsur, yaitu Kualitas Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen, Kapasitas Implementor, Karakteristik dan Dukungan, dan Kondisi Lingkungan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis, dalam hal penegakan peraturan daerah tentang irigasi di wilayah Kabupaten Bone belum maksimal dilihat dari pihak-pihak yang seharusnya berwenang untuk melaksanakan hal tersebut. Kesimpulan: Implementasi penegakan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi di wilayah Kabupaten Bone belum terlaksana dengan optimal, khususnya dalam penindakan setiap pelanggaran yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan perda tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut dapat membuat OPD terkait lebih menggencarkan upaya-upaya yang lebih efektif agar dapat meminimalisir permasalahan yang masih terjadi. Kata kunci: Implementasi; Penegakan; Peraturan Daerah; Pelanggaran; Irigasi
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 05 Jun 2023 03:34 |
| Last Modified: | 05 Jun 2023 03:34 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13401 |
Actions (login required)
 |
View Item |
