PENGAWASAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Anwari Eka Putra, Muh. Nuril (2023) PENGAWASAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Other thesis, IPDN.

Text REPOSITORY_Muh.Nuril Anwari Eka Putra_30.1083.pdf Download (837kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): Misdemeanor crimes are often a separate problem for people in Indonesia. The government as a policy maker continues to make efforts to deal with minor criminal acts that have occurred, in the Criminal Procedure Code, CHAPTER XVI, Examination at Court Sessions, Part Six of the Quick Examination Procedure, Paragraph I Procedure for Examining Minor Crimes. The Municipal Government of Bima as the administrator in the area followed up on this matter and then issued Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Tranbum. In enforcing this regional regulation, supervision from the Satpol PP Kota Bima is needed as an enforcer of regional law products to ensure the implementation of peace in society. Purpose: This research is to find out and analyze the Supervision carried out by the Civil Service Police Unit in Misdemeanor Crimes in the City of Bima. West Nusa Tenggara Province. Methods: This research uses a qualitative research method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained through interviews, documentation and field observations. Results: this study shows that the supervision carried out by the Civil Service Police Unit is classified as good according to the dimensions of setting goals, monitoring implementation, comparing, and taking corrective actions. In the implementation of supervision there are obstacles such as limited human resources and infrastructure and lack of public awareness. Efforts were made..Satpol PP Kota Bima in dealing with these obstacles by recruiting new members and implementing training, renewal and additions..facilities and infrastructure as well as carrying out more routine outreach.Conclusion: from the results of the analysis carried out by the author that in its implementation there are still deficiencies or obstacles from the dimensions that have been implemented, namely in the dimension of Monitoring Implementation where there are still obstacles in the form of the quality of human resources and limited facilities and infrastructure. Keywords : Supervision, Middle Criminal Action, Pamong Police Unit ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Tindak pidana ringan sering kali menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terus berupaya dalam menangani tindak pidana ringan yang terjadi tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pemerintah Kota Bima sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah menindaklanjuti hal tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum. Dalam menegakan Perda tersebut, diperlukan pengawasan dari Satpol PP Kota Bima sebagai penegak produk hukum daerah untuk menjamin terlaksananya ketenteraman dalam masyarakat. Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan Di Kota Bima. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode: Penelitian.ini.menggunakan..metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan,observasi di lapangan. Hasil : penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tergolong baik sesuai dengan dimensi menetapkan tujuan, memonitor pelaksanaan, membandingkan,serta melakukan tindakan koreksi. Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan..Satpol PP Kota Bima dalam menangani hambatan itu dengan cara perekrutan anggota baru dan pelaksanaan pelatihan, pembaharuan dan penambahan..fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan sosialisasi.yang lebih rutin lagi. Kesimpulan : dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan nya masih adanya kekurangan atau hambatan dari dimensi yang telah dilaksanakan yaitu pada dimensi Memonitor Pelaksanaan dimana masih ada hambatan berupa kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Pidana Ringan, Satpol PP

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	30 May 2023 07:24
Last Modified:	30 May 2023 07:24
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13200

Actions (login required)

View Item