LATUCONSINA, RAFIDA NOORSYAHBANY (2023) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
30.1389_RAFIDA NOORSYAHBANY LATUCONSINA_H2_PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The background of this research is the non-compliance of the community in constructing buildings starting from incompatibility with permits that have occurred, buildings that were erected before having a Building Permit (IMB), as well as controlling violations of Building Permits that have not been optimal. Purpose: The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in Central Maluku Regency in Enforcing Central Maluku Regency Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Retribution for Building Permits in Central Maluku Regency. Methods: This research is based on qualitative research with descriptive methods which are then discussed with the theory put forward by Thomas and Biddle (2015: 216-217) namely expectations, norms, forms of behavior, judgments and sanctions. The data obtained comes from primary and secondary data from observations, interviews and documentation which are analyzed through reduction, presentation up to the conclusion drawing stage. Result: The results of the research show that the enforcement of the Central Maluku Regency Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Retribution for Building Permits has not run optimally. This can be seen from the realization of enforcement of regional regulations that have not reached the target, lack of public awareness and compliance regarding permits, inadequate supporting facilities and infrastructure, inadequate personnel resources, insufficient outreach and coordination, and a culture that is still very attached to society. Efforts made by the government in overcoming this are by structuring apparatus resources, structuring facilities and infrastructure, increasing coordination with other government officials, conducting socialization related to IMB. Conclution: the enforcement of regional regulations regarding permits in Central Maluku district is still not optimal because it is caused by several existing inhibiting factors. Keywords: role, Satpol PP, Enforcement, Building Permit ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan mulai dari ketidaksesuaian izin yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang belum optimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode: Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang selanjutnya dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle (2015: 216-217) yakni harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi, penyajian sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari realisasi penegakan peraturan daerah yang belum mencapai target, kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait perizinan, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, sumber daya aparatur yang belum memadai, sosialisasi serta koordinasi yang masih kurang, serta budaya yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan penataan sumber daya aparatur, penataan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, melakukan sosialisasi terkait IMB. Kesimpulan: penegakan Peraturan daerah tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ada. Kata kunci : Peranan, Satpol PP, Penegakan, Izin Mendirikan Bangunan
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 25 May 2023 06:10 |
| Last Modified: | 25 May 2023 06:10 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12762 |
Actions (login required)
 |
View Item |
