Rifki, Ade (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
REPOSITORY ADE RIFKI.pdf Download (213kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak dan kewajiban seorang Camat telah diatur dalam aturan yang diatur masing-masing daerah, Kecamatan Baitussalam sendiri telah memiliki aturan sebagai arah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di lini kecamatan yaitu Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Penelitian ini menggunakan Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Menunjukkan pelaksanaan kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 di Kecamatan Baitussalam umunya telah dilakukan dengan cukup baik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan telah dijalankan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat daripada indikator komunikasi yang telah dilakukan secara berulang dan rutin dalam setiap kegiatan pemerintah dalam hal mewujudkan implementasi yang bai pada kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017, namun adanya sistem komunikasi tidak formal antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan akibat jarak wilayah pemerintahan Aceh Besar yang luas tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak pemda dan aparatur kecamatan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, pendelegasian wewenang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Publik FPP |
| Date Deposited: | 26 Jul 2022 04:22 |
| Last Modified: | 26 Jul 2022 04:22 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11737 |
Actions (login required)
 |
View Item |
