Afdal, Zulfikar Muhammad (2022) KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN BANDUNG NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
(RINGKASAN) SKRIPSI_ZULFIKAR MUHAMMAD AFDAL, 29.0713.pdf Download (604kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari penggunaan minuman beralkohol. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung beserta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap kewenangan PPNS berdasarakan Teori Kewenangan dalam Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bandung dilapangan sudah cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun masih ditemukan hambatan dalam proses penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung. Beberapa hambatan tersebut dapat dilihat dari 2 faktor yaitu faktor Supplyer (Pemasok) dan Demand (permintaan). Selain itu, kurangnya upaya Koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait perizinan mengedarkan minuman beralkohol. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bandung dilapangan sudah cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, meskipun masih terkendala dengan ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi yang dibuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan bahaya penggunaan minuman beralkohol. Disarankan kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung dengan SOP yang berlaku tetap dipertahankan. Alangkah baiknya apabila pemerintah pusat memahami dan memperhatikan kebijakan dan visi misi yang dimiliki pemerintah daerah yang menerapkan pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Selain itu, diharapkan adanya kontribusi dari instnasi lain juga yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol ini baik dari faktor Pemasok dan Permintaan. Kata kunci: Kewenangan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung, Penyidikan, Penegakan Perda.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 08 Jul 2022 07:45 |
| Last Modified: | 08 Jul 2022 07:45 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11055 |
Actions (login required)
 |
View Item |
