Rizky, Nabilla Ghina (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI PADA KECAMATAN CILACAP UTARA). Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
RANGKUMAN SKRIPSI NABILLA GHINA RIZKY (D2).pdf Download (478kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The author focuses on problems related to spatial planning regarding the conversion of agricultural land into problems in creating resilience. However, the implementation of regional policies and regulations in every region in the territory of Indonesia has not all implemented policies. Purpose: This study aims to analyze communication, resources, disposition and employees in implementing spatial policies regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. Method: The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data through data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing/verification. The number of informants was 8 informants and used purposive sampling and snowball sampling techniques. Results/Findings: The results of the study show that the implementation of the spatial policy regarding the protection of sustainable food agricultural land in Cilacap Regency from the communication has been going well but socialization to the community is still not. Meanwhile, from the available resources, there are still constraints on the budget. The disposition of the response from the implementers is good, but the incentives are not there yet. The structure is only in the Standard Operational There is a building permit and information. Conclusion: Research on policy implementation in Cilacap Regency can be said to have been running, but only local regulations for their stipulation do not yet exist, so the implementation of this policy only has shortcomings. The advice given to researchers is that local governments need to establish LP2B regulations, conduct socialization up to the level of society, budget allocations need to be provided, there needs to be awareness and support from the community and if there is no SOP, it is expected to refer to other district SOPs that already exist. Keywords : Spatial Planning, Implementation, Protection of Sustainable Agricultural Land ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait tata ruang mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi problematika dalam menciptakan ketahanan pangan. Namun implementasi kebijakan dan peraturan daerah di setiap daerah di wilayah Indonesia belum semua melaksanakan kebijakan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tata ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Jumlah informan ada 8 informan dan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakatan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap dari komunikasinya sudah berjalan dengan baik namun sosialisasi pada masyarakat masih belum. Sedangkan dari sumber daya yang tersedia masih menemukan kendala pada anggaran. Disposisi dari respon para pelaksana sudah baik hanya insentifnya belum ada. Struktur birokrasi yang ada pada Standar Operasional Prosedur hanya ada izin pendirian bangunan dan informasi saja. Kesimpulan: Penelitian mengenai implementasi kebijakan di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sudah berjalan namun hanya saja peraturan daerah untuk penetapannya belum ada jadi implementasi kebijakan ini masih terdapat kekurangan. Saran yang diberikan peneliti adalah pemerintah daerah perlu mempercepat penetapan peraturan LP2B, mengadakan sosialisasi sampai dengan lapisan masyarakat, alokasi anggaran perlu disediakan, perlu adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat dan jika belum ada SOP diharapkan dapat merujuk SOP kabupaten lain yang sudah ada. Kata Kunci: Tata Ruang, Implementasi, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 28 Jun 2022 07:07 |
| Last Modified: | 28 Jun 2022 07:07 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10287 |
Actions (login required)
 |
View Item |
